MK Dianggap Rampas Kedaulatan Rakyat, Parpol Kompak Kajian Ulang Pemilu Terpisah

Iwan Supriyatna, Novian Ardiansyah

Rabu, 02 Juli 2025 | 08:23 WIB
MK Dianggap Rampas Kedaulatan Rakyat, Parpol Kompak Kajian Ulang Pemilu Terpisah
Situasi Gedung Mahkamah Konstitusi saat Kamis (22/8/2024) malam yang lengang.ANTARA/Mario Sofia Nasution

Suara.com - Partai Gerindra masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dengan daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia menilai hal serupa juga sedang dilakukan partai politik lain.

"Ya kami juga masih mengkaji. Beberapa partai politik juga masih mengkaji, kemudian masing-masing partai itu mengeluarkan sikap," kata Dasco di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Selasa (1/7/2025).

Menurut Dasco, sikap-sikap dari partai politik atas putusan MK harus dihargai. Sebab, ia menilai sikap tersebut merupakan masukan.

"Dan tentunya masing-masing sikap itu juga merupakan masukan yang harus kita hargai dalam kemudian menyikapi keputusan MK dan membuat produk yang akan kita keluarkan nanti," kata Dasco.

Sebelumnya, Partai NasDem mengeluarkan sikap atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dengan daerah.

NasDem menilai adanya putusan itu inkonstitusional karena menabrak aturan di UUD 1945.

Sikap itu disampaikan NasDem melalui konferensi pers yang disampaikan Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat di Kantor DPP NasDem atau NasDem Tower, Jakarta, Senin (30/6/2025) malam.

"Pelaksanaan putusan MK dapat mengakibatkan krisis konstitusional bahkan deadlock constitutional. Sebab, apabila Putusan MK dilaksanakan justru dapat mengakibatkan pelanggaran konstitusi," kata Lestari membacakan sikap NasDem.

baca juga

Menurutnya, Pasal 22E UUD NRI 1945 telah menyatakan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali [ayat (1)]. Kemudian, pemilu (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut) diselenggarakan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD [ayat (2)].

"Dengan demikian, ketika setelah 5 tahun periode DPRD tidak dilakukan pemilu DPRD maka terjadi pelanggaran konstitusional," katanya.

Kemudian, NasDem merasa MK telah memasuki dan mengambil kewenangan legislatif terkait open legal policy yang merupakan kewenangan DPR RI dan Presiden (Pemerintah) terkait putusan terbarunya tersebut.

Menurutnya, MK telah menjadi negative legilative sendiri yang bukan kewenangannya dalam sistem hukum yang demokratis dan tidak melakukan metode moral reading dalam menginterpretasi hukum dan konstitusi.

"MK melanggar prinsip kepastian hukum, yakni prinsip hukum yang tidak mudah berubah, bahwa putusan hakim harus konsisten."

"Dari sini jelas menegaskan pentingnya kepastian hukum dan stabilitas dalam sistem hukum, dan putusan hakim yang tidak konsisten dan berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, ini sebagai moralitas internal dari sistem hukum," ujarnya.

Menurut NasDem, putusan MK yang membuat pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal termasuk putusan inkonstitusional.

"Pemisahan skema pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI dengan Kepala Daerah dan DPRD adalah melanggar UUD NRI 1945 dan karenanya Putusan MK tidak mempunyai kekuatan mengikat dan merupakan putusan inkonstitusional," sambungnya.

NasDem merasa pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun sekali. Pemilu Anggota DPRD dan Kepala Daerah bagian dari rezim pemilu 5 tahunan tersebut.

"MK dalam kapasitas sebagai guardian of constitution tidak diberikan kewenangan untuk merubah norma dalam UUD, sehingga putusan MKterkait pergeseran pemilihan kepala daerah dan DPRD melampaui masa pemilihan 5 tahun adalah inkonstitusional bertentangan dengan pasal 22E UUD NRI 1945," katanya.

Di sisi lain, adanya putusan MK akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan DPRD. Namun NasDem menilai jika ada perpanjangan masa jabatan hanya berjalan tanpa landasan demokratis.

Lebih lanjut, Lestari menyampaikan, NasDem juga merasa putusan MK bertabrakan dengan putusan MK sebelumnya.

"Oleh karena itu, krisis konstitusional ini harus dicarikan jalan keluarnya agar semua kembali kepada ketaatan konstitusi di mana konstitusi memerintahkan pemilu (pileg dan pilpres) dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tanpa ada perintah sistem pemilu seperti apa yang harus dijalankan, sehingga pilihan sistem penyelenggaraan pemilu harus kembali menjadi open legal policy sesuai yang dimaksudkan oleh konstitusi itu sendiri," katanya.

NasDem pun menegaskan, seharusnya MK tunduk pada batas kebebasan kekuasaan kehakiman dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan norma baru.

"Apalagi membuat putusan merubah norma konstitusi UUD NRI 1945. Dengan keputusan ini MK sedang melakukan pencurian kedaulatan rakyat," katanya.

"Partai NasDem mendesak DPR RI untuk meminta penjelasan MK dan menertibkan cara MK memahami norma Konstitusi dalam mengekspresikan sikap kenegarawanannya yang melekat pada diri para hakimnya," katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan daerah kini harus dilakukan secara terpisah. Dengan jeda waktu minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.

Putusan ini dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, pada Kamis, 26 Juni 2025.

Putusan ini merupakan respons atas permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Irmalidarti.

MK menyatakan bahwa sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika tidak dimaknai secara berbeda ke depan.

Selama ini, pelaksanaan pemilu nasional dan daerah kerap dilakukan serentak dalam satu tahun yang sama.

Namun, berdasarkan pertimbangan MK, praktik ini menyulitkan proses demokrasi dan menghambat efektivitas pemerintahan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penerapan Putusan MK soal Sekolah Swasta Gratis Masih Tunggu Rapat Anggaran dengan DPR

Penerapan Putusan MK soal Sekolah Swasta Gratis Masih Tunggu Rapat Anggaran dengan DPR

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 21:03 WIB

PKB Sindir MK: Publik Nanti Bisa Memahami, Masak Penjaga Konstitusi, Konstitusinya Dilanggar?

PKB Sindir MK: Publik Nanti Bisa Memahami, Masak Penjaga Konstitusi, Konstitusinya Dilanggar?

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 20:05 WIB

Soal Pemisahan Pemilu, Golkar Ungkit MK Bikin Keputusan Berubah-ubah: Final Mengikatnya di Mana?

Soal Pemisahan Pemilu, Golkar Ungkit MK Bikin Keputusan Berubah-ubah: Final Mengikatnya di Mana?

News | Selasa, 01 Juli 2025 | 16:59 WIB

Terkini

Ekspose Kasus Ditunda, Bareskrim Geledah 6 Lokasi Diduga Posko Makar di Bogor dan Tangerang

Ekspose Kasus Ditunda, Bareskrim Geledah 6 Lokasi Diduga Posko Makar di Bogor dan Tangerang

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:16 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Pakar: Ini Kompromi Oligarki, Bukan Kemenangan Antikorupsi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB

Genap Setahun di Indonesia Changan Rakit Lokal Tiga Mobil Listrik dan Perluas Dealer

Genap Setahun di Indonesia Changan Rakit Lokal Tiga Mobil Listrik dan Perluas Dealer

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 16:15 WIB

BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya

BPNT Rp600.000 Cair dan Disalurkan Bertahap, Begini Cara Mengeceknya

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 16:14 WIB

Skandal Finansial Manchester City Berbuntut Panjang, Pinjaman Rp32 Triliun Batal Dikucurkan

Skandal Finansial Manchester City Berbuntut Panjang, Pinjaman Rp32 Triliun Batal Dikucurkan

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:14 WIB

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Dua Kali Bobol Shan United, Balsa Sekulic Ungkap Ambisi Besarnya Bersama Persib

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 16:06 WIB

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Disetujui Gubernur, UMP Lampung 2027 Naik Rp237 Ribu Jadi Rp3,28 Juta

Lampung | Jum'at, 20 November 2026 | 16:03 WIB

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

Jelang Pengusulan Cawapres Baru, Prabowo Dikabarkan Bakal Kumpulkan Ketum Koalisi Lagi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 16:02 WIB

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Jebakan Micro-Procrastination: Kenapa Tugas Kecil Bikin Kepala Penuh?

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

3 Kader PSI di Kabinet Keluar dari Partai, Ini Komentar Jokowi

Video | Jum'at, 20 November 2026 | 16:00 WIB

×