Suara.com - Nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dinilai tidak menjamin peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Peneliti Center of Economic and Law Studies atau Celios, Muhammad Zakiul Fikri, menyebut hal itu karena sedari awal pembentukan koperasi desa yang dilakukan secara terburu-buru, serta dibentuk tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia.
"Untuk Koperasi Desa Merah Putih hari ini itu semuanya tergesa-gesa. Sehingga kondisinya tergesa-gesa itu pasti kalau kita ngomongin sempurna enggak sih SDM-nya? Pasti enggak," kata Fikri saat dihubungi Suara.com, Kamis 3 Juli 2025.
Karena pembentukannya yang tergesa-tergesa, membuat penunjukkan SDM pengelola koperasi jauh dari sistem meritokratik.
"Kalau kita lihat ya, model pembentukan koperasi itu kan harusnya pakai sistem meritokratik kan harusnya. Nah, praktek pembentukan koperasi desa merah putih hari ini itu sangat jauh sekali dari sistem yang namanya kita sebut dengan meritokratik," kata Fikri saat dihubungi Suara.com, Kamis (3/7/2025).
Pembentukan koperasi yang tidak meritokratik, tergambar dari hasil riset dengan metode survei dilakukan Celios kepada kepala desa-kepala desa di berbagai wilayah. Dalam riset itu mereka menemukan jawaban yang umumnya, menyatakan, "yang penting koperasinya ada dulu."
"Sehingga dengan narasi yang seperti itu, SDM yang sebaik apa sih yang mau kita harapkan dari penentuan struktur pengurus koperasi desa merah putih hari ini. Tentu tidak terlalu banyak yang bisa diharapkan dari metode yang jauh dari sistem meritokratik," jelasnya.
Hal itu kemudian, berdampak terhadap penunjukkan struktur pengurus koperasi desa. Fikri menilai penunjukkan rawan dengan konflik kepentingan.
"itu kebanyakan didasarkan kepada istilahnya kedekatan relasi kuasa antara si pengurus dengan si elit-elit yang ada di desa.Baik itu Kepala Desa, atau Ketua BPD-nya. Atau mungkin pemodal di tingkat desa, orang-orang kaya di tingkat desa," ujarnya.
"Jadi, kalau dilacak nanti mayoritas, kalau studi CELIOS itu menunjukkan kebanyakan dari pengurus koperasi desa merah putih, itu ditunjuk terutama pimpinan-pimpinannya, ditunjuk dari lingkaran kuasanya elit desa. Entah itu saudara atau temannya Kepala Desa, saudara atau temannya sekretaris, saudara atau temannya Ketua BPD, dan lain sebagainya," sambungnya.
Karenanya Fikri memandang bahwa nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Ketanagakerjaan hanya formalitas belaka yang tidak memiliki jaminan penguatan SDM pengelola koperasi desa.
Nota kesepakatan itu menurutnya hanya sekedar menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi.
Apalagi menurutnya balai pelatihan dan program-progam ketanagakerjaan yang dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan selama ini tak memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas SDM ketenagakerjaan di Indonesia.
"Yang ada saja kita bicara hari ini, dari sekian banyak model soft skill maupun hard skill yang ada di kurikulum yang mereka turunkan di dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah seberapa efektif, mohon maaf, seberapa efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja kita?" ujar Fikri.
Nota kesepahaman itu diteken langsung Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Selasa 1 Juli 2025. Budi Arie menyebut nota kesepahaman itu guna menjawab kekhawatiran soal kualitas SDM dalam pengelolaan koperasi desa.
TERPOPULER
