Hendra Dermawan Ditunjuk Jadi Plt Kadis PUPR Sumut Gantikan Topan Ginting yang Kena OTT KPK

Suara.com - Hendra Dermawan Siregar dintunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara (Plt Kadis PUPR Sumut).

Penunjukan ini dilakukan menyusul penangkapan Topan Ginting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus proyek jalan.

Penunjukan Hendra Dermawan sebagai Plt Kadis PUPR Sumut diketahui dari unggahan resmi di akun Instagram @dinaspuprprovsu.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Hendra menggelar rapat koordinasi perdana bersama seluruh jajaran struktural di Aula Kantor Dinas PUPR Sumut, Kamis 3 Juli 2025.

"Sebagai langkah awal dalam memperkuat sinergi dan efektivitas kerja, Hendra Dermawan Siregar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara memimpin rapat koordinasi perdana bersama seluruh jajaran struktural, pada Kamis (3/7) bertempat di Aula Kantor Dinas PUPR Sumut," tulis dalam unggahan.

Dalam rapat tersebut, Hendra menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan program prioritas dinas ke depan.

"Dalam rapat ini, beliau menyampaikan arah kebijakan, visi dan misi, serta menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan program-program prioritas dinas ke depan," tulis dalam unggahan tersebut.

"Diharapkan, melalui koordinasi yang solid, seluruh unit kerja dapat bergerak selaras demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan," tulisnya.

Hendra merupakan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Utara. Ia juga pernah dipercaya mengemban tugas sebagai Plt Kabiro Kesra Setda Sumut.

Operasi Tangkap Tangan

Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan korupsi proyek jalan di Sumut. Penetapan tersangka terhadap Topan Ginting alias TOP ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut serta Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, mengatakan bahwa selain Topan Ginting, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap empat orang lainnya. Total ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Menetapkan 5 tersangka (dugaan korupsi proyek jalan di Sumut)," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

Kelima orang yang ditetapkan tersangka yakni TOP atau Topan Ginting Kadis PUPR Sumut, RES Kepala UPTD PUPR Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) rangkap, HEL pejabat Satker PJN Sumut rangkap PPK, KIR Direktur PT DNG dan RAY Direktur PT RN.

Atas pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek jalan ini, KPK turut menyita uang tunai Rp 231 juta yang merupakan sisa uang dari penarikan Rp 2 miliar yang diduga digunakan untuk melakukan penyuapan terhadap berbagai pihak agar PT DNG dan PT RHL mendapat proyek jalan di Sumut.