REGIONAL:
Suara.com - Penangkapan tiga Warga Negara Indonesia (WNI) di Hokota, Prefektur Ibaraki, Jepang atas dugaan perampokan pada akhir Juni lalu kembali menampar wajah Indonesia di mata dunia. Insiden ini bukan lagi sebuah anomali, melainkan menambah panjang daftar kelam ulah WNI yang memalukan di Negeri Matahari Terbit.
Yang lebih mengkhawatirkan, para pelaku ini ternyata berstatus overstayer atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal.
Peristiwa ini seolah menjadi puncak gunung es dari serangkaian masalah yang terjadi. Publik belum lama ini dibuat geram oleh video viral pemasangan bendera perguruan silat di fasilitas umum, hingga kasus-kasus kriminal yang lebih brutal seperti pembunuhan dan penganiayaan. Rentetan kejadian ini memicu satu pertanyaan mendesak: apa yang sebenarnya terjadi dengan sebagian WNI di Jepang?
Melansir laman BBC Indonesia, Senin (7/7/2025) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bergerak cepat. Juru Bicara Kemlu, Rolliansyah Sumirat, memastikan pendampingan hukum telah diberikan.
"Ketiga WNI telah didampingi pengacara dan KBRI Tokyo terus berkoordinasi dengan Kepolisian Mito, Kashima, dan Namegata di Prefektur Ibaraki, tempat ketiga WNI tersebut ditahan, untuk dapat menjenguk, memeriksa kondisi mereka," jelas Rolliansyah, Jum'at (4/7). "Dan tentunya melakukan wawancara untuk mengetahui motif dan detail informasi lainnya."
Namun, pendampingan hukum hanya menangani akibat. Akar masalahnya diduga jauh lebih dalam dan kompleks. Daftar kejahatan yang melibatkan WNI dalam setahun terakhir cukup untuk membuat siapa pun mengelus dada.
Pada November 2024, 11 WNI diringkus di Isesaki, Prefektur Gunma, atas kasus perampokan yang menewaskan satu WNI lainnya. Di bulan yang sama, di Kakegawa, Prefektur Shizuoka, seorang WNI berusia 24 tahun merampok dan menusuk pasangan lansia hingga terluka parah. Sebelumnya, pada Juli 2024, seorang WNI ditangkap di Fukuoka karena merampok dan menganiaya perempuan lokal. Kasus yang lebih mengerikan terjadi pada April 2023, saat tiga WNI ditangkap karena membunuh sesama WNI dan menyembunyikan jasadnya di dalam koper di pegunungan Fukushima.
Benturan Budaya dan Kegagalan Adaptasi
Lonjakan jumlah WNI di Jepang, yang didominasi oleh pemagang (kenshusei) dan pekerja berketerampilan khusus (tokutei ginou), disebut menjadi salah satu faktor utama. Jepang, dengan populasi yang menua, memang sangat membutuhkan tenaga kerja. Namun, persiapan yang diberikan kepada para WNI ini dinilai kurang menyentuh aspek krusial: pemahaman budaya.
Nawawi Asmat, peneliti kependudukan dari BRIN yang lama mengkaji fenomena ini, menyoroti adanya benturan budaya yang serius. Menurutnya, banyak WNI membawa kebiasaan dari Tanah Air yang bertentangan dengan norma sosial di Jepang.
"Di Jepang ini karena diaspora kita sebagian besar adalah kenshusei [pemagang] dengan beragam latar dan karakter orangnya," paparnya. Menurut Nawawi, pembekalan yang diberikan kepada calon pekerja seringkali hanya bersifat teknis dan prosedural.
"Yang diajarin itu cuma prosedur-prosedur, misalnya, kalau kamu ada masalah dengan perusahaan kamu lapornya ke mana. Tapi, yang informal ini yang enggak pernah diajarin. Tentang perbedaan culture kita [Indonesia] dengan masyarakat [Jepang] itu enggak ada," terangnya.
Ia mencontohkan budaya orang Jepang yang sangat menjaga ketertiban dan tidak ingin mengganggu orang lain. Sebaliknya, kebiasaan berkumpul dalam kelompok besar, berbicara keras di tempat umum, atau memamerkan identitas kelompok—seperti dalam kasus bendera perguruan silat—dianggap sangat mengganggu dan tidak sopan di Jepang.
"Masyarakat Jepang cenderung memikirkan apakah ketika melakukan sesuatu akan merugikan orang lain atau tidak. Sedangkan orang-orang Indonesia lebih ke meluapkan ekspresi. Nah, ini yang sering jadi masalah ketika pekerja Indonesia di sana," tegas Nawawi.
Peran Komunitas dan Tanggung Jawab Pemerintah
Di tengah keterasingan, WNI di Jepang membentuk komunitas-komunitas yang kuat, baik berdasarkan daerah asal (paguyuban), agama, maupun hobi. Komunitas ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, namun di sisi lain juga bisa menjadi "gelembung" yang menghambat proses adaptasi dengan budaya lokal.
Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi, mengakui adanya masalah serius ini. Ia bahkan menyebut tindakan kriminal yang dilakukan WNI sebagai "kebodohan yang luar biasa."
"Mungkin [mereka] menganggapnya sama dengan di Indonesia, menghindari penegakan hukum karena di Indonesia dianggapnya mudah saja. Di sini tidak mudah," ucap Heri Akhmadi pada September 2023. "Merampok itu kebodohan yang luar biasa. Memang menyedihkan, tapi harus diatasi."
Pemerintah berjanji akan memperbaiki proses pendidikan bagi para calon pekerja melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Namun, bagi WNI yang sudah puluhan tahun tinggal di Jepang seperti Thony Tasiron, masalahnya juga terletak pada kesadaran individu.
"Kita hidup di negara orang. Istilahnya, numpang di negara orang. Minimal kita harus hati-hati dengan peraturan yang ada," tandas Thony, yang telah menetap di Prefektur Mie selama 18 tahun.
Ia melihat perbedaan besar antara WNI yang datang sekarang dengan generasinya dulu. Arus kedatangan yang masif membawa keragaman karakter, termasuk mereka yang gagal beradaptasi dan akhirnya memilih jalan pintas yang melanggar hukum, mencoreng nama baik ratusan ribu WNI lain yang bekerja keras dan menaati aturan.
TERPOPULER
