Suara.com - Kabar baik datang untuk puluhan ribu warga Makassar. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), membawa angin segar dengan program pembebasan iuran sampah.
Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 62.538 Kepala Keluarga (KK) telah terdata sebagai calon penerima manfaat.
Program ini merupakan realisasi dari janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.
Tujuannya mulia meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekaligus mengajak semua pihak lebih peduli pada kebersihan lingkungan.
Siapa Saja yang Berhak?
Tentu tidak semua warga mendapatkannya. Agar tepat sasaran, Pemkot Makassar telah menetapkan kriteria yang jelas berdasarkan data yang sudah divalidasi.
Berikut adalah syarat utamanya:
- Pengguna Listrik Subsidi: Calon penerima adalah rumah tangga yang menggunakan listrik daya 450 VA hingga 900 VA subsidi.
- Status Ekonomi: Diprioritaskan bagi keluarga yang tergolong miskin atau rentan miskin.
- Basis Data: Pendataan dilakukan berdasarkan nama pemilik meteran listrik.
Jadi, meskipun dalam satu rumah ada beberapa keluarga, yang dihitung sebagai penerima adalah keluarga yang namanya tertera sebagai pemilik meteran.
Uji Coba Mulai Juli 2025
Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menjelaskan bahwa program ini diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 13 Tahun 2025.
Saat ini, DLH bersama para camat dan tim ahli tengah mematangkan persiapannya.
"Kebijakan ini adalah prioritas. Data 62.538 KK sudah kami paparkan dalam rapat koordinasi. Kita upayakan penerapan uji coba bisa dimulai Juli ini," ujar Helmy usai rapat di Kantor DLH, Senin (7/7/2025).
Tahap uji coba akan dilakukan di beberapa kecamatan terpilih. Setelah dievaluasi dan berjalan lancar, program pembebasan iuran ini akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh kota.
"Kami berharap realisasinya bisa 100 persen. Untuk memperkuat landasan hukumnya, kami juga sedang menyiapkan Perwali tentang tata cara pelaksanaan," jelas Helmy.
Wilayah Kepulauan Menyusul
Untuk tahap awal, program ini akan difokuskan di wilayah daratan Kota Makassar. Helmy menambahkan bahwa data di wilayah daratan sudah lebih siap untuk dieksekusi.
"Kita prioritaskan daratan lebih dulu. Wilayah kepulauan pasti akan menyusul, proses identifikasinya akan dilakukan secara bertahap," tuturnya.
Komitmen Pemkot untuk Makassar yang lebih bersih tidak berhenti di sini. Dalam rapat yang sama, dibahas juga dua program penting lainnya.
Seperti Jumat Bersih. Menggalakkan kembali gerakan bersih-bersih rutin setiap pekan di seluruh wilayah.
Bebas Sampah Plastik. Menerapkan kebijakan bebas plastik di lingkungan perkantoran Pemkot Makassar.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Makassar menunjukkan keseriusannya untuk membangun kota yang tidak hanya maju, tetapi juga bersih, sehat, dan warganya sejahtera.