Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tahun 2025 di Plenary Hall Sempaja, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (8/7/2025). Dalam acara tersebut, Ribka menguraikan jasa penting TP PKK dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Saya, atas nama pemerintah, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta penghargaan yang tulus kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, mulai dari tingkat pusat hingga desa, atas komitmen, dedikasi, dan kerja nyata yang telah ditunjukkan selama ini," ungkap Ribka mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Ia menyebut, PKK bukan hanya organisasi kemasyarakatan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan. Selain itu, peran PKK juga dinilai semakin relevan di tengah dinamika tantangan pembangunan. Lebih lanjut, Ribka menekankan bahwa PKK merupakan gerakan sosial yang tumbuh dari bawah dan berorientasi pada pemberdayaan keluarga.
Ia melanjutkan, melalui pendekatan berbasis partisipasi, PKK telah berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Oleh karena itu, sambung Ribka, pemerintah sangat membutuhkan peran aktif TP PKK, terutama untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat seperti stunting, kemiskinan, hingga transformasi digital. Dalam konteks inilah, kehadiran PKK dianggap sangat penting.
"Mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan dan penguatan Gerakan PKK," ujar Ribka.
Sejalan dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo, TP PKK diyakini berperan strategis dalam menjangkau keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Ia berpesan agar program-program seperti peningkatan literasi keluarga, edukasi kesehatan, dan keterampilan berbasis teknologi harus diperkuat. Upaya ini diharapkan mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Lebih lanjut, Ribka juga memacu PKK untuk memperkuat inklusi sosial dan kesetaraan gender. Melalui berbagai program pemberdayaan, para kader PKK yang mayoritas berasal dari kalangan ibu-ibu dapat menjadi pelaku utama sekaligus agen perubahan di lingkup masyarakat.
"Kita juga perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi pemuda dan penyandang disabilitas dalam kegiatan PKK, baik dalam aspek pelatihan, kewirausahaan, maupun kepemimpinan. Hal ini penting agar semangat kolaborasi dan kesetaraan menjadi fondasi dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Ribka.
Sementara itu, dalam laporannya Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian menjelaskan, digelarnya Rakernas bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan Gerakan PKK dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden, serta dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Tri mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momentum dalam menetapkan rencana induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029.
"Dan strategi Gerakan PKK sebagai acuan utama perencanaan dan pelaksanaan program Gerakan PKK untuk periode lima tahun ke depan," tambahnya.
Tri berharap, TP PKK dapat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diharapkan pula momentum tersebut menjadi titik tolak bagi Gerakan PKK untuk terus berkontribusi kepada keluarga dan masyarakat di seluruh Indonesia.
Untuk diketahui, usai pembukaan tersebut, agenda dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan hasil keputusan Rakernas oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga TP PKK Pusat Yane Ardian.
Turut hadir pada kegiatan ini Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Syarifah Suraidah Rudy, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Balombo. Hadir pula para pengurus TP PKK Pusat, serta perwakilan dari daerah. ***
TERPOPULER
