Suara.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya sebagai pelopor dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Bahkan, Kota Surabaya dinilai layak menjadi contoh nasional dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Pahlawan pada Kamis (3/7/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Rini memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang dinilai berhasil mengimplementasikan Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) secara konkret dan berdampak langsung pada masyarakat.
"KemenPAN-RB punya tugas untuk bagaimana meng-empowering (menguatkan) kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi. Wali Kota atau Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan dari pada reformasi birokrasi," ujar Menteri Rini.
Menteri Rini menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di era saat ini tidak hanya berfokus pada tataran administratif, tetapi diarahkan pada tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan hilirisasi industri. Surabaya dinilai berhasil mengintegrasikan dua tema ini dalam kebijakan dan implementasi di lapangan.
"Reformasi birokrasi kita bagi dalam beberapa reformasi tematik. Termasuk di dalamnya ada reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, hilirisasi, dan lain sebagainya," jelasnya.
Tak hanya itu, berdasarkan hasil penilaian indeks reformasi birokrasi yang dilakukan KemenPAN-RB, Pemkot Surabaya berhasil meraih skor tertinggi di antara seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
"Indeks reformasi birokrasi untuk Pemkot Surabaya ini terbaik di antara semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) sudah berhasil juga untuk meng-orkestrasi program-program sehingga RB Tematik itu bisa dijalankan," ungkap Menteri Rini.
Namun demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai kebijakan formalitas belaka. Ia menekankan pentingnya implementasi yang cepat dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya datang ke Surabaya tentunya selain memberikan arahan terhadap kebijakan-kebijakan kaitannya dengan reformasi birokrasi, saya ingin melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi tematik yang dijalankan oleh Pemda Surabaya ini," imbuhnya.
Dalam kunjungannya, Menteri Rini juga menyambangi sejumlah lokasi pelayanan publik di Surabaya. Termasuk di antaranya Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak program padat karya dan efektivitas pelayanan kepada warga.
"Beliau (Wali Kota Eri Cahyadi) meng-orkestrasi seluruh dinas-dinas untuk punya program bersama dengan program padat karya. Sehingga semuanya bergerak bersama untuk memberantas kemiskinan," ujar Menteri Rini.
Selain itu, Menteri Rini juga memuji MPP Siola sebagai salah satu mal pelayanan publik terbaik di Indonesia. MPP Siola dinilai berhasil memberikan layanan terintegrasi dengan kunjungan masyarakat yang tinggi.
"MPP Kota Surabaya ini termasuk mal pelayanan publik yang paling tinggi atau mal pelayanan publik kategori Prima. Karena paling banyak mendapatkan kunjungan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan," imbuhnya.
Di waktu yang sama, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut baik apresiasi dari MenPAN-RB. Ia menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Pemkot Surabaya dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan warga.
TERPOPULER
