Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan adanya temuan masalah di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Lalu menyebut banyak oknum-oknum melakukan penyalahgunaan terkait sistem tersebut.
"Kemudian untuk proses SPMB ini tidak hanya terjadi di Lombok saja, di Nusa Tenggara Barat, tetapi di seluruh Indonesia. Bahwa ternyata SPMB yang sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, masih saja disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu," kata Lalu ditemui di Lombok, Sabtu (12/7/2025).
Ia mencontohkan hal yang menjadi masalah, yakni soal SPMB jalur prestasi.
"Jalur prestasi ini kita sudah rancang sedemikian rupa untuk nilai rapor, kemudian untuk prestasi sebagai Ketua OSIS, Ketua Pramuka dan sebagainya. Ternyata terjadi pengkondisian nilai rapor, modifikasi nilai rapor. Nah ini menjadi catatan kita bersama ke depan," ujarnya.
Kemudian selain itu, SPMB jalur domisili juga telah disalahgunakan.
"Menggunakan Google Map, menggunakan GPS. Ternyata itu juga bisa diakali," katanya.
Untuk itu, kata dia, adanya temuan masalah ini akan disampaikan Komisi X DPR ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Nah oleh sebab itu, ke depan pada saat rapat dengan Mendikdasman, tentu rapat evaluasi mengenai SPMB ini kita akan sampaikan," ujarnya.
"Insya Allah hari Rabu, jadwal kami rapat dengan MendikDasmen, dan tentu ini menjadi salah satu agenda yang akan kami bahas," sambungnya.
Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu’ti angkat bicara soal kasus memo “titip siswa” yang menyeret nama Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui proses investigasi resmi.
"Nanti coba kami tugaskan irjen ya untuk menindaklanjuti," kata Mu'ti ditemui usai rapat dengar pendapat bersama DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Mu’ti menekankan bahwa prinsip utama dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah inklusivitas dan keadilan. Karena itu, setiap bentuk penyimpangan atau intervensi politik dalam proses penerimaan siswa tidak dapat dibenarkan.
"Karena prinsipnya kan kita dengan SPMB ini kan inklusif berkeadilan, sehingga tidakpun ada ya istilahnya praktek-praktek yang bertentangan dengan aturan," kata Muti.
Kementerian, lanjut Mu’ti, tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan sebelum memperoleh data dan temuan yang valid.
TERPOPULER
