Proses itu disebut berlangsung selama lebih kurang tiga bulan.
"Jadi bukan ujuk-ujuk [tiba-tiba]. Kami dengan kajian akademis, sudah mengadakan FGD untuk seluruh Indonesia," tuturnya.
Awalnya memang dia mengakui HKN ini muncul dari angan-angannya saja. Namun hal itu kemudian disambut baik oleh sejumlah rekannya yang juga kemudian masuk sebagai tim pengusul.
"Saya punya angen-angen ada Hari Tari, Hari Wayang, Hari Keris, Hari Musik, tapi kok gak ada ya rumah besarnya Hari Kebudayaan. Nah itu yang saya lontarkan," ucapnya.
Gagasan yang disambut hangat oleh rekan-rekannya, lalu dilanjutkan ke Kementerian Kebudayaan pada awal Januari lalu, bertepatan saat Menteri Kebudayaan kunjungan kerja ke Jogja.
Akui Tak Pilih Prabowo saat Pilpres
Namun niat baik itu kini disorot usai tanggal yang dipilih bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto. Ide itu kemudian dituding sarat kepentingan politik.
Nano merespons anggapan-anggapan itu secara santai. Dia bahkan mengungkap bahwa dirinya tak memilih Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2024 kemarin.
"Kalau saya dionekke [dibilang] wah itu menjilat, wah lah saya memilih Prabowo wae ora e [milih Prabowo saja tidak] kasaran e gitu, dalam pemilu kemarin saya itu saya tidak memilih Prabowo," tegasnya.
"Aku bukan masalah presidennya bukan masalah kebudayaannya, ndilalah [ternyata] tahun ini ada Menteri Kebudayaan, kesempatan saya mengajukan kepada Menteri Kebudayaan, siapapun Menteri Kebudayaan tadinya begitu," imbuhnya.
Bagi Nano, budaya merupakan satu-satunya jati diri bangsa yang harus dilindungi dan tak bisa direbut oleh negara lain. Sehingga penetapan HKN ini dinilai dapat menjadi momentum positif.
"Cuma budaya kita yang punya. Itu yang saya ingin agar bangsa ini tidak minder," jelasnya.
Hubungan Kebhinnekaan dengan Kebudayaan
Nano pun mengkritik cara pandang publik yang sempit soal kebudayaan.
"Jangan bilang budaya itu hanya kesenian. Bukan itu. Budaya itu adat istiadat, etika, kuliner, busana, kerajinan dan itu semua sekarang hampir punah," ucapnya.
TERPOPULER
