Media sosial dipenuhi komentar netizen yang menyayangkan praktik ini.
"Ya walaupun memang kompeten tetapi rakyat melihatnya nepotisme, itulah konsekuensi sebagai pejabat, jangan semua keluarganya jadi pejabat juga," tulis seorang netizen.
"Seharusnya dilakukan tindakan pencegahan terhadap praktik nepotisme seperti ini. Begitu pula dengan pengangkatan para komisaris BUMN yang penuh orang partai. Apakah itu bukan bentuk nepotisme yang juga perlu dicegah sebelum jadi korupsi dan kolusi?" sambung komentar lain.
"Pemimpin tertingginya nepo, ya bawahanya nyontoh," sindir netizen lain, merujuk pada kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Haji Muhidin sendiri bukanlah nama baru di dunia politik Kalimantan Selatan.
Lahir di Binuang, Tapin, 6 Mei 1958, dia memulai karier sebagai guru olahraga selama lebih dari dua dekade sebelum terjun ke dunia politik pada 2004.
Muhidin pernah menjadi anggota DPRD Tapin, DPRD Kalsel, hingga menjabat Wali Kota Banjarmasin (2010–2015).
Setelah itu, dia menjadi Wakil Gubernur Kalsel (2021–2024), dan kini menjabat sebagai Gubernur Kalsel untuk periode 2025–2030, menggantikan Sahbirin Noor yang tersandung kasus hukum.
Muhidin menang telak dalam Pilgub 2024 bersama Hasnuryadi dengan perolehan 1,6 juta suara sah, jauh mengungguli lawannya.
Baca Juga: Tak Kooperatif usai Menang Praperadilan, KPK Ultimatum Eks Gubernur Kalsel Paman Birin
Namun kemenangan besar itu kini dinodai oleh kontroversi yang menyorot praktik kekuasaan yang dinilai terlalu berbau kekeluargaan.
Kini, mata publik menanti respons dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apakah penempatan keluarga dalam posisi strategis di BUMD masih bisa ditoleransi dalam etika pemerintahan modern, atau justru sudah masuk ke dalam zona merah penyalahgunaan wewenang?
Yang jelas, gelombang kritik dari masyarakat sipil dan netizen tidak bisa lagi dianggap angin lalu.
Sebab bagi banyak orang, jabatan publik adalah amanah rakyat, bukan warisan keluarga.
Kontributor : Chusnul Chotimah
