Kementerian HAM Kenalkan Program Kampung Redam dan Desa Sadar HAM di Lombok Barat

Suara.com - Kementerian Hak Asasi Manusia mengenalkan dua program unggulan tahun 2026, yakni Kampung Redam (Rekonsiliasi dan Perdamaian) dan Desa Sadar HAM saat menemui Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zainuddin di kantornya, Lombok Barat.

Dua program tersebut akan diarahkan ke tingkat kampung, desa, dan kelurahan dengan tujuan memastikan aspek-aspek hak asasi manusia dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Desa Sadar HAM kami hadirkan untuk memastikan penguatan nilai-nilai HAM itu langsung menjangkau masyarakat di desa-desa. Selain itu juga untuk memastikan aspek-aspek penghormatan, pelindungan, penegakan hingga pemenuhan HAM di masyarakat tingkat desa menjadi lebih terjamin,” ujar Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta, Rabu (4/3/2026).

Thomas menjelaskan, pada 2026 program Desa Sadar HAM direncanakan menjangkau sedikitnya 2.000 desa di seluruh Indonesia. Implementasi Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian juga ditargetkan berjalan pada tahun yang sama.

Menurut Thomas, kedua program tersebut juga dikaitkan dengan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang memiliki 17 indikator, yang disebutnya berkaitan dengan hak asasi manusia, baik hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) maupun hak sipil dan politik.

“Pak Menteri HAM tegaskan bahwa hadirnya program-program ini juga untuk mempercepat target capaian SDGs ya, di situ ada target menghapus kemiskinan, tidak ada kelaparan, sanitasi, air bersih termasuk kesetaraan gender, termasuk terciptanya keadilan dan perdamaian dan lain-lainnya,” kata Thomas.

Pada kesempatan yang sama, Lalu Ahmad Zainuddin menyatakan pemerintah daerah menyambut program tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaannya di Lombok Barat.

“Kami sambut baik dan siap dukung karena ini program yang sangat baik. Bicara konflik saja di wilayah kami ini banyak sekali dan tentu kita butuh peran Kementerian HAM sama-sama kita selesaikan ya melalui Kampung Redam. Termasuk Desa Sadar HAM karena isu-isu HAM ini banyak sekali dan kita butuh kerja bersama mengatasinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan konflik yang terjadi di Desa Mareje, yang menurutnya berkaitan dengan umat Muslim dan Buddha. Selain itu, ia juga menyinggung isu tambang ilegal yang dikelola masyarakat secara sporadis serta permasalahan tanah.

“Ke depan tentu kolaborasi kami dengan Kementerian HAM akan diperkuat melalui hadirnya program-program ini,” kata Zainuddin.