Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Melanton Pratama Gunardi Wantjik dan pegawai pada PT Melanton Pratama Frederick Aldo Gunardi di Jakarta Utara.
Keduanya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pada pengadaan katalis di PT Pertamina Tahun 2012-2014.
Dari penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (15/7/2025) itu, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik.
“Atas Penggeledahan tersebut Penyidik telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang memperkuat konstruksi perkara suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun 2012-2014 serta terkait penerimaan gratifikasi tersangka CD (Mantan Direktur Pengolahan PT Pertamina),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).
Selain itu, KPK juga menggeledah rumah tersangka lainnya, yaitu Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Chrisna Damayanto dan Alvin Pradipta Adiyota dari pihak swasta di daerah Bekasi pada 8 Juli 2025 lalu.
“Penggeledahan-penggeledahan tersebut merupakan rangkaian kegiatan penyidikan, di mana Penyidik berdasarkan informasi yang diperoleh memandang perlu melakukan penggeledahan di tempat-tempat tersebut untuk mencari dan menemukan barang bukti,” ujar Budi.
Dalam perkara ini, KPK telah menyita uang sebesar Rp1,3 milyar yang diketahui milik Muhammad Aufar Hutapea developer pembangunan apartemen.
Penyitaan tersebut dilakukan lantaran uang itu diketahui berasal dari Gunardi untuk melakukan pembelian apartemen kepada Aufar.
Sekadar informasi, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa suap pada pengadaan katalis di PT Pertamina tahun 2012-2014.
Baca Juga: KPK Periksa Empat Tersangka terkait Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker
Mereka ialah Direktur PT Melanton Pratama Gunardi Wantjik, pegawai pada PT Melanton Pratama Frederick Aldo Gunardi, Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Chrisna Damayanto, dan Alvin Pradipta Adiyota dari pihak swasta.
“KPK akan terus memberikan update perkembangan penyidikan perkara ini sebagai bentuk transparansi publik dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi,” tandas Budi.
