Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai mantan Presiden Jokowi kini tengah panik.
Dia mengatakan, kepanikan tersebut tampak jelas dari pernyataan Jokowi sendiri yang mengklaim ada agenda politik besar di balik serangkaian isu terkait dirinya dan keluarga.
Ray, yang juga pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengatakan, pernyataan Jokowi sebagai cerminan dari situasi yang tidak menentu.
Menurutnya, serangan bertubi-tubi telah menciptakan tekanan yang signifikan.
"Ada kepanikan di keluarga Jokowi. Panik karena serangan yang ada seperti gelombang, belum selesai satu, sudah muncul yang lain," kata Ray, Jumat (18/7/2025).
Analisis Ray menyebutkan setidaknya ada empat badai isu besar yang secara simultan membayangi Jokowi dan keluarganya.
Isu-isu ini bergerak di antara ranah hukum dan politik, menciptakan tekanan dari berbagai arah. Keempat isu tersebut mencakup:
- Tuduhan Ijazah Palsu: Isu lama yang kembali mengemuka dan menyasar validitas riwayat pendidikan Jokowi.
- Wacana Pemakzulan Gibran: Upaya menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi.
- Kasus Korupsi di Sumut: Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara yang dikait-kaitkan dengan Gubernur Bobby Nasution, menantu Jokowi.
- Proses Hukum Mantan Pembantu: Sejumlah mantan menteri dan pejabat di kabinet Jokowi yang kini berhadapan dengan proses hukum.
"Bayangkan saja, isu yang menerpa Jokowi dan keluarga adalah persoalan hukum dan politik."
Lebih jauh, Ray berpendapat bahwa kepanikan ini timbul karena berbagai isu tersebut berhasil mengesampingkan narasi pencapaian yang telah dibangun Jokowi selama satu dekade memimpin.
Pada saat bersamaan, lingkaran pertemanan politiknya pun terlihat menyusut, menyisakan para relawan sebagai garda terdepan.
"Makin sedikit kawan atau teman yang berada di belakang atau terjun serta mengawal Pak Jokowi dan keluarganya. Yang terlihat sekarang hanya para relawannya," tuturnya.
Situasi ini, menurut Ray, sangat kontras dengan beberapa tahun lalu.
Ia menyoroti peran PDI Perjuangan (PDIP) yang dulu kerap menjadi bemper politik saat isu sensitif seperti ijazah palsu muncul.
Namun, perseteruan politik yang terjadi membuat benteng pertahanan itu kini runtuh.
"Dahulu, masih ada PDIP yang memberi kawalan. Makanya, isu ijazah misalnya, tidak dapat berkembang seperti kita lihat saat ini," ungkap Ray.
TERPOPULER
