Suara.com - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mewanti-wanti para penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan agar tidak menggunakan dana tersebut untuk judi online (Judol).
Gibran menegaskan, jika penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan menggunakan uang bantuan tersebut untuk judol dapat dilacak melalui rekening penerima.
Hal tersebut diungkapkan Gibran saat meninjau penyeluran BSU di Kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 18 Juli 2025.
Putra sulung Presiden Jokowi ini berpesan agar dana BSU sebesar Rp600 ribu per orang untuk dua bulan itu bisa digunakan untuk kegiatan produktif, seperti membeli perlengkapan sekolah hingga sembako.
"Saya yakin di sini tidak ada satu pun yang menggunakan BSU atau bantuan apa pun untuk judol. Jangan sampai ya Bapak, Ibu ya. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada, jangan ada," kata Wapres dilansir dari ANTARA.
Menurutnya, para penerima BSU pastinya sudah sadar soal penggunaan bantuan yang diberikan untuk keperluan sehari-hari dan kegiatan produktif lainnya.
Meski demikian, jika terbukti ada penerima BSU yang nekat menggunakannya untuk judol, pemerintah bakal memberlakukan mekanisme hukum.
Kata dia, pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dapat menelusuri dan melacak rekening penerima BSU jika terdapat aktivitas judol.
"Saya tekankan kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu pasti bisa kita trace (lacak) rekeningnya, PPATK mohon kerja samanya, Komdigi juga," kata Wapres.
Baca Juga: Wapres Gibran: PPATK Mohon Kerja Samanya
Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus sehingga total yang diterima penerima manfaat sebesar Rp600 ribu.
Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, penyaluran BSU hingga kini telah mencapai setidaknya 86 persen dari total sekitar 15 juta penerima.
Saat meninjau penyaluran BSU, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. (ANTARA)