Suara.com - Panggung politik nasional pasca-Pemilu 2024 terus menghadirkan dinamika yang menarik untuk dicermati. Salah satu sorotan utama adalah manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan akan merapat ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah menyelesaikan masa jabatannya.
Langkah ini dinilai sebagai sebuah strategi besar untuk memastikan Jokowi tetap memiliki relevansi dan kekuatan politik nyata, bahkan setelah tidak lagi berkuasa.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, membedah secara tajam manuver politik ini dalam podcast Gaspol baru-baru ini.
Menurutnya, ini adalah upaya Jokowi untuk membangun 'sekoci' atau pelabuhan politik baru di tengah konstelasi kekuasaan yang telah berubah.
PSI Sebagai 'Sekoci' Politik Jokowi?

Yunarto Wijaya, yang akrab disapa Mas Toto, melihat sinyal ketertarikan Jokowi pada PSI bukanlah sekadar basa-basi politik. Ia menilai ada tujuan strategis di baliknya, yakni untuk mempertahankan pengaruh riil di panggung politik nasional.
"Pernyataan Jokowi yang mengindikasikan akan bergabung dengan PSI dilihat sebagai langkah untuk memiliki kekuatan politik riil setelah tidak lagi menjabat presiden," ungkap Yunarto dikutip dari podcast Gaspol yang diunggah YouTube pada Jumat (18/7/2025).
Sinyal ini dibaca sebagai penegasan bahwa Jokowi tidak berniat pensiun total dari hiruk pikuk politik praktis.
Sebaliknya, ia sedang mempersiapkan fondasi agar tetap menjadi figur yang diperhitungkan, baik oleh lawan maupun kawan politiknya di masa depan.
Baca Juga: Tinggalkan Jauh Suara Dua Lawannya, Kaesang Hampir Dipastikan Menang Pemilu Raya PSI?
Pilihan Realistis di Tengah Kepentingan Partai Besar
![Presiden ke-7 Jokowi dipastikan akan hadir dalam kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berlangsung di Kota Solo pada 19-20 Juli 2025 nanti. [Suara.com/Ronald Seger Prabowo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/14/60887-jokowi.jpg)
Pertanyaan besarnya, mengapa harus PSI? Partai yang notabene masih berjuang untuk mendapatkan kursi di Senayan. Menurut analisis Yunarto, pilihan ini lahir dari sebuah kalkulasi yang sangat realistis.
Pasca-Pilpres, peta politik telah bergeser. Partai-partai besar kini memiliki pusat gravitasi baru, yaitu Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Bagi mereka, mengamankan posisi dan pengaruh di lingkar kekuasaan baru jauh lebih prioritas ketimbang menyediakan karpet merah bagi seorang mantan presiden.
"Pilihan ke PSI dianggap karena tidak ada pilihan lain, mengingat partai-partai besar sudah sibuk dengan kepentingannya sendiri dan berlomba mengambil hati Prabowo," jelas Yunarto.
Dalam kondisi ini, PSI menjadi opsi paling memungkinkan bagi Jokowi untuk memiliki kendaraan politik yang bisa ia kendalikan atau setidaknya pengaruhi secara signifikan.