Ultimatum Presiden Prabowo: Kembalikan Rp100 Triliun atau Pabrik Pengoplos Beras Disita

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan kegeramannya terhadap praktik culas pengusaha yang mengoplos beras biasa ke dalam kemasan premium untuk meraup keuntungan ilegal.

Kali ini, ia menyampaikannya dengan nada tinggi di hadapan ribuan kepala desa dalam acara peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.

Prabowo mengaku telah menerima laporan detail mengenai tindak pidana tersebut, yang menurutnya adalah bentuk penipuan terang-terangan terhadap rakyat.

"Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana," kata Prabowo dengan tegas, Senin (21/7/2025).

Tidak tinggal diam, Prabowo secara terbuka memerintahkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera bertindak.

Ia meminta Kejaksaan Agung dan Polri mengusut tuntas praktik oplos beras yang telah menggerogoti ekonomi negara secara masif.

"Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," seru Prabowo.

Presiden kemudian membeberkan angka kerugian fantastis yang dialami Indonesia akibat kejahatan ini.

"Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun," ungkapnya.

Prabowo membandingkan angka kerugian tersebut dengan sulitnya negara mengumpulkan pendapatan melalui pajak.

Ia menyayangkan uang sebesar itu justru dinikmati oleh segelintir kelompok usaha yang tidak bertanggung jawab.

"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha," kata Prabowo.

Ia sengaja mengangkat isu ini di hadapan para kepala daerah dan kepala desa agar pesan peringatannya tersampaikan secara luas.

Bagi Prabowo, tindakan ini bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan sebuah pengkhianatan.

"Saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima," tegasnya, seraya mengingatkan sumpahnya untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.