KEK Dipercepat, Pemerintah Satukan Visi Pembangunan Ekonomi Nasional

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi yang melibatkan jajaran menteri kunci di bidang ekonomi untuk merumuskan arah strategis percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah menyatukan seluruh elemen ekonomi guna membangun sentra-sentra pertumbuhan baru di berbagai daerah.

Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025, dengan kehadiran sejumlah tokoh penting seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menanggapi agenda utama rapat, Airlangga menyampaikan bahwa seluruh KEK akan menjadi fokus, tanpa terkecuali.

"Agendanya nanti di dalam laporan mengenai pengembangan kawasan," kata Airlangga kepada wartawan.

Ia menambahkan bahwa pembahasan tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan mencakup semua kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia.

"Kawasan keseluruhan," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, isu-isu lain yang sebelumnya sempat mencuat, seperti tarif dagang dengan Amerika Serikat, dinyatakan telah ditangani secara tuntas.

"Tarif Trump sudah selesai ya, sudah dilaporkan," ujar Airlangga, memastikan fokus penuh tertuju pada pengembangan KEK.

Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran menteri strategis lainnya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Kehadiran Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mempertegas pentingnya integrasi data statistik dan ketersediaan energi sebagai infrastruktur dasar dalam pengembangan kawasan industri ke depan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mendorong investasi terarah, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pendekatan lintas kementerian dan lembaga.