"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak. Nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam perlu apa tidaknya ya," kata Bahtra.
Lebih tajam lagi, Bahtra secara blak-blakan mengaitkan kajian moratorium IKN ini dengan benturan anggaran raksasa dari program prioritas Prabowo. Ia menyadari bahwa ada pilihan sulit yang harus dibuat.
"Karena memang kan kita harus pikirkan ini kan program pemerintah pusat atau program Presiden Prabowo kan program strategisnya, seperti misalnya ketahanan pangan, makan bergizi gratis, membutuhkan tentu tidak sedikit biaya," ucapnya.
Arahan Presiden Prabowo untuk menjaga disiplin fiskal dan menekan defisit di bawah tiga persen semakin memperkuat dugaan bahwa tidak ada "cek kosong" untuk melanjutkan semua proyek secara bersamaan.
Kini, semua mata tertuju pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus mendatang. Publik menanti jawaban pasti atas pertanyaan yang menggantung: apakah mega proyek warisan Jokowi ini akan terus melaju dengan kecepatan penuh, atau terpaksa menepi demi memberi jalan bagi janji-janji kampanye sang presiden baru?
