Infografis
Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Betty Epsilon Idroos, menyatakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting di Indonesia masih jauh dari kata siap.
Selain soal teknis dan infrastruktur, tingkat kepercayaan publik menjadi faktor utama yang perlu diperhitungkan.
“Karena dari beberapa literasi yang saya baca, e-voting itu perlu beberapa prasyarat. Prasyarat utama adalah tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara dan juga pemerintah dalam hal ini,” ujar Betty di Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
Menurut Betty, sistem e-voting tidak bisa hanya dilihat dari sisi modernitas atau kemudahan teknologi.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan pemilih terhadap lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu menjadi landasan mutlak sebelum sistem itu dipertimbangkan.
“Kalau masyarakat peserta pemilu belum percaya terhadap sistem kepada KPU mungkin sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, tentu e-voting belum pilihan sekarang,” ucap dia.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan kesenjangan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau listrik dan jaringan internet secara stabil. Hal ini menurutnya masih menjadi hambatan besar.
“Kita tuh masih banyak yang blank spot, listrik juga masih banyak. Sehingga memang kita perlu memetakan dulu kemampuan secara geografis yang kita punya,” kata Betty.
Tak hanya itu, menurut dia, pengalaman negara-negara lain justru menunjukkan bahwa e-voting bukan solusi mutlak. Beberapa negara bahkan memutuskan kembali menggunakan sistem pemilu manual karena alasan keamanan dan akurasi.
Baca Juga: PKS Kini Punya Pimpinan Baru, Sohibul Iman Jadi Ketua Majelis Syura, Almuzzamil Yusuf Jadi Presiden
“Karena di beberapa negara yang saya ketahui juga sudah kembali e-voting kembali kepada manual, cara punch ballot, jadi coblos surat suara. Karena beberapa kelebihannya kan dimiliki,” ungkapnya.
Betty juga menekankan bahwa persoalan utama dalam pemilu di Indonesia bukan pada tahap pemungutan suara, melainkan pada proses rekapitulasi hasil yang berjenjang.
“Persoalan utama di Indonesia itu bukan soal pemungutan suaranya. Persoalan utama kita adalah ketidakpercayaan publik saat merekap perolehan suara berjenjang dari KPPS sampai ke atas,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, KPU telah menggunakan teknologi seperti Sirekap yang disebutnya sudah cukup presisi.
“Dan itu sudah kita perbaiki sebenarnya lewat sirekap, dan masyarakat itu sebenarnya bisa lihat,” kata dia.
