Heboh Isu Transfer Data Pribadi Warga ke AS, DPR Janji Tanya Kebenarannya ke Pemerintah

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah mengambil langkah untuk menanggapi kabar kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang menyertakan klausul transfer data pribadi. 

Ia mengatakan, langkah yang diambil adalah meminta Komisi I DPR RI untuk berkomunikasi dengan pemerintah. 

"Ya kami sudah minta kepada Komisi 1 untuk secepatnya kalau perlu dalam masa reses ini untuk melakukan komunikasi kepada pemerintah," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). 

Ia mengatakan, komunikasi yang dilakukan adalah untuk memperjelas informasi yang berkembang. 

"Baik berdialog mendatangi atau kemudian mengundang, agar hal-hal yang disampaikan mengenai data-data itu juga bisa lebih jelas," katanya. 

Dasco mengatakan, DPR RI belum bisa bersikap, lantaran belum mengetahui detail soal klausul tersebut terutama yang menyangkut soal data. 

"Nah justru kita belum bisa menyikapi karena kita juga pengen lihat yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa dan yang sekarang seperti apa," pungkasnya. 

Sikap Prabowo

Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons kabar kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat yang menyertakan klausul transfer data pribadi. 

Ia menegaskan bahwa proses negosiasi masih terus berjalan, mengisyaratkan bahwa belum semua detail telah final. 

"Ya nanti itu sedang, negosiasi berjalan terus," kata Prabowo di JICC usai menghadiri Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rabu (23/7/2025) malam. 

Jawaban singkat Presiden ini muncul setelah Istana Kepresidenan, melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, memberikan penjelasan yang lebih mendetail untuk meredam kekhawatiran publik. 

Hasan menegaskan bahwa pertukaran data dilakukan secara terbatas dan untuk tujuan keamanan. 

"Jadi kalau barang tertentu itu dipertukarkan, misalnya bahan kimia, itu kan bisa jadi pupuk ataupun bom. Gliserol sawit itu kan juga bisa jadi bahan bermanfaat ataupun jadi bom." 

"Pertukaran barang seperti ini, butuh namanya pertukaran data supaya tidak jadi hal-hal yang di belakang nanti jadi produk yang membahayakan," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta. 

Hasan memastikan bahwa setiap prosesnya akan tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). 

"Jadi kita hanya bertukar data berdasarkan Undang-Undang Data, Perlindungan Data Pribadi kepada negara yang diakui bisa melindungi dan menjamin menjaga data pribadi. Itu juga dilakukan dengan berbagai negara, dengan Uni Eropa dan segala macam. Kira-kira begitu," tegasnya.