Ia menilai kehadiran BUMN akan mengisi kekosongan aktivitas pemerintahan yang hingga kini belum sepenuhnya berjalan di lokasi tersebut.
“Nah, ini yang kedua penting. Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas,” kata Aria di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2025.
Menurut Aria, kebijakan ini juga bisa menjadi solusi fiskal, baik bagi Jakarta maupun bagi IKN.
“Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat,” tuturnya.
Aria juga menyarankan agar gedung-gedung pemerintahan di Jakarta yang tidak lagi terpakai bisa dijual, dan hasilnya digunakan untuk membangun kantor baru di IKN bagi BUMN.
“Yang menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN,” pungkasnya.
