PKB pun menawarkan skema dua jalur dalam pemilihan kepala daerah: gubernur ditunjuk langsung oleh Presiden karena dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
“Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola. Pola yang pertama Gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh Pemerintah Pusat,” jelas Cak Imin.
“Tetapi Bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka Bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya.
Namun, ia tidak menampik bahwa usulan ini akan mendapat perlawanan dari berbagai kalangan karena dianggap berpotensi menggerus esensi demokrasi partisipatif.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya hanya satu, efektifitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan demokrasi,” tegasnya.
