Orang Aceh Ada di Logo Kota Salem, Gubernur Aceh Kirim Surat ke Amerika Serikat

Suara.com - Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Muzakir Manaf alias Mualem, menyurati Gubernur Massachusetts, Amerika Serikat, Maura Healey, agar tetap mempertahankan gambar orang Aceh dalam logo Kota Salem.

Surat resmi itu dikirim Mualem setelah terdapat wacana agar logo bersejarah Kota Salem yang memasukkan orang Aceh sebagai simbol sentralnya hendak dihilangkan.

Bagi Aceh, logo tersebut bukan sekadar gambar, melainkan sebuah prasasti visual yang merekam jejak persahabatan dan hubungan dagang yang telah terjalin dengan Amerika Serikat jauh sebelum diplomasi formal antarnegara terbentuk.

Dukungan Mualem tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 400.6.4/9190 tertanggal 18 Juli 2025.

Dalam surat itu, Mualem menggarisbawahi betapa krusialnya simbol tersebut sebagai bukti nyata persahabatan transoceanic yang langka antara Aceh dan Salem AS.

Apalagi jalinan persahabatan itu telah bertahan hampir dua abad.

Upaya ini menjadi sorotan karena menunjukkan keseriusan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan warisan sejarahnya di panggung internasional.

Representasi Saudagar Aceh di Jantung Amerika

Apa yang membuat logo sebuah kota di Amerika begitu penting bagi Aceh? Jawabannya terletak pada detail visualnya.

Dalam logo Kota Salem, yang berada di bawah yurisdiksi Negara Bagian Massachusetts, tergambar jelas sosok seorang pria Timur yang mengenakan sorban.

Sosok ini diyakini kuat merupakan representasi dari seorang pengusaha atau saudagar asal Aceh.

Pria tersebut berdiri tegak dengan latar belakang sebuah kapal layar—simbol perdagangan maritim—dan pohon tropis sejenis palem, yang menjadi penanda hubungan dagang Salem dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Sumatra (Aceh).

Di bawah gambar ikonik tersebut, terukir moto dalam bahasa Latin: 'Divitis Indiae usque ad ultimum sinum', yang jika diterjemahkan berarti 'Dari Kekayaan India hingga ke Teluk yang Paling Jauh'.

Moto ini secara eksplisit mencerminkan semangat dan jangkauan perdagangan para pelaut Salem yang membentang hingga ke Nusantara untuk mencari komoditas berharga.

Di sekelilingnya, tertera tulisan "SALEM CONDITA A.D. 1626" dan "CIVITATIS REGIMINE DONATA A.D. 1836" yang menandai tahun pendirian dan pemerintahan kota tersebut.

Bagi masyarakat Aceh, logo ini adalah artefak yang tak ternilai.

"Kami dengan hormat berharap Kota Salem dan Negara Bagian Massachusetts untuk mempertahankan lambang asli sebagai simbol unik persahabatan internasional dan sejarah bersama berakar pada perdamaian, perdagangan, dan rasa hormat," tulis Muzakir Manaf dalam suratnya, seperti yang dikutip pada Senin (28/7/2025).

Bukan Sekadar Menghapus, Tapi Memperkuat Makna

Salah satu pilar utama yang membangun hubungan historis ini adalah perdagangan lada.

Pada masa jayanya, Aceh merupakan produsen lada terkemuka di dunia, dan komoditas inilah yang menarik para pedagang dari Salem untuk mengarungi separuh dunia.

Logo tersebut menjadi pengakuan atas kedudukan Aceh dalam panggung sejarah maritim global.

Menyadari hal tersebut, Mualem tidak hanya melayangkan protes. Ia menawarkan sebuah solusi konstruktif yang lebih visioner.

Alih-alih menghapus jejak sejarah, ia mengusulkan agar makna dari logo tersebut justru diperkuat melalui kerja sama konkret di era modern.

"Dari pada menghapus lambang itu, mari kita perkuat maknanya melalui kerja sama yang lebih luas, seperti program pendidikan, pertukaran budaya, hingga kemungkinan menjalin hubungan kota kembar antara Banda Aceh dan Salem," kata Mualem.

Gagasan "kota kembar" atau sister city ini membuka peluang baru bagi kedua kota untuk berkolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif, yang dapat diwariskan kepada generasi muda di kedua belahan dunia.

Untuk menegaskan keseriusan dan tingkat kepentingan dari permohonan ini, surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Gubernur Massachusetts.

Surat itu juga ditembuskan kepada anggota Kongres AS dan Duta Besar AS untuk Indonesia, memastikan pesan dari Aceh didengar oleh para pemangku kebijakan utama di Amerika Serikat.