Suara.com - Di tengah polemik larangan study tour yang membuatnya dipojokkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menawarkan sebuah cetak biru pariwisata yang lebih fundamental dan berkelanjutan.
Alih-alih bergantung pada "kunjungan wajib" dari siswa sekolah, ia memaparkan resep jitu untuk mentransformasi sebuah daerah agar secara alami menarik wisatawan untuk datang berbondong-bondong.
Baginya, mengeluhkan sepinya orderan pasca-larangan study tour adalah cerminan dari cara pandang yang sempit.
Solusi jangka panjang, menurut Dedi, terletak pada pembenahan total dari akar masalah yang sering diabaikan.
Ia pun menguraikan langkah-langkah konkret yang harus menjadi prioritas setiap pemerintah daerah.
Langkah pertama dan paling mendasar adalah kebersihan.
“Apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah tingkatkan kebersihan kotanya/kabupaten,” terang Dedi.
Kebersihan ini harus diikuti dengan peningkatan nilai estetika. Ia menyoroti pentingnya merapikan visual sebuah daerah, dari membereskan bangunan kumuh hingga menata sungai yang kotor.
“Kemudian tingkatkan tata estetika Kabupaten/Kotanya, tidak boleh ada bangunan – bangunan yang kumuh, Sungai-sungainya harus bersih dan tertata,” ujarnya.
Termasuk di dalamnya adalah kewajiban merawat aset berharga.
“Bangunan – bangunan heritage juga harus dijaga estetikanya dengan baik,” jelasnya.
Setelah wajah daerah dipercantik, penyakit kronis pariwisata harus diberantas: pungutan liar. Dedi menegaskan bahwa praktik ini adalah racun yang membuat wisatawan kapok.
“Bebaskan juga berbagai pungutan liar, seperti parkir liar, calo tiket, atau kadang dalam satu objek ada dua tiket yang dibuat,” tambahnya.
Fondasi berikutnya adalah menata manusianya. Para pedagang harus dibina agar tidak merusak citra pariwisata dengan praktik "getok harga".
“Kemudian yang berikutnya adalah tata para pedagangnya agar mereka menyajikan dagangan yang berkualitas, tidak menggetok para pembelinya,” tegasnya.
