Infografis
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan partainya memang tengah membuat beberapa kajian perihal pemilihan kepala daerah, salah satunya melalui DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kini kembali mencuat.
"Golkar dalam posisi sekarang itu, lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. Salah satu skemanya itu memang lewat DPR. Salah satu skemanya tapi sekarang kita lagi menyusun," tutur Bahlil di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).
Diketahui wacana tersebut kembali menjadi perbincangan usai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan hal tersebut dalm pidatonya di puncak Harlah ke-27 PKB.
Sementara itu, ditanya apakah tanda Golkar sama dengan PKB dalam menyikapi usulan kepala daerah dipilih DPRD, Bahlil menegaskan bahwa usulan tersebut sudah disampaikan oleh Golkar lebih dulu.
"Bagi saya, bukan saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar sudah bicara itu duluan, sejak HUT Golkar," ujar Bahlil.
"Ya, bahwa kami punya pandangan sama, karena memang rasionalitas berpikirnya. Tapi Golkar sudah membicarakan itu sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin. dan saya sudah pidatokan itu," kata Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menanggapi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang kembali mencuat. Menurutnya, wacana tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai solusi dari tingginya biaya politik di Indonesia.
"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," ujar Bima dalam diskusi daring yang digelar Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7/2025).
Baca Juga: PKB Sodorkan Gubernur Dipilih Presiden, Demokrat: Kami Belum Pindah ke Lain Hati
Bima menilai mahalnya ongkos politik tidak hanya soal mekanisme pemilihan langsung. Menurutnya, terdapat banyak dimensi yang perlu dipertimbangkan, salah satunya terkait lemahnya partai politik dalam melakukan kaderisasi.
Ia menyebut, alih-alih mengubah sistem pemilihan, yang perlu dilakukan justru memperkuat kelembagaan partai dan sistem pemilu secara menyeluruh.
“Problemnya tidak sesederhana cara memilih. Kita perlu mendesain sistem yang menyehatkan partai politik, baik dari segi kaderisasi maupun fungsi advokasi mereka di masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bima juga menyambut positif wacana peningkatan bantuan dana politik untuk partai. Meski tidak populer di publik, menurutnya, wacana ini krusial demi mendorong demokrasi yang lebih sehat.
"Tetapi tentu ini bukan narasi yang populer hari ini. Jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya, seolah-olah fokus partai menjadi lebih kaya, kan tidak seperti itu," ujar Bima.
Ia menekankan bahwa dana politik yang cukup dapat membantu partai fokus pada pendidikan politik, bukan semata-mata transaksi elektoral.
