"Rakyat hanya menjadi pelengkap penderita dari drama kekuasaan yang efeknya dirasakan semua," ungkapnya.
Ini adalah sebuah sentilan keras bagi para elite politik yang seolah menikmati panggung kekuasaan, sementara keputusan-keputusan mereka secara langsung membebani dan mempersulit kehidupan rakyat banyak. Pernyataannya menggarisbawahi adanya jurang pemisah antara kepentingan penguasa dan kesejahteraan warga negara.
Solusi Filsafat dan Pancasila
Tak hanya melontarkan kritik, putra dari budayawan Emha Ainun Nadjib ini juga menawarkan sebuah solusi fundamental untuk keluar dari kekacauan narasi politik. Baginya, akar masalah terletak pada absennya landasan nilai yang kokoh dalam setiap pengambilan keputusan politik.
"Semua opini politisi bisa dianggap benar karena punya kepentingan masing-masing. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat kebenaran yang berlaku untuk seluruh Indonesia," tanyanya secara retoris.
Jawaban dari pertanyaan itu, menurut Sabrang, adalah filsafat.
"Untuk itu diperlukan filsafat, untuk menghubungkan keputusan dengan nilai-nilai dasar seperti Pancasila," tegasnya. Tanpa fondasi filosofis yang mengikat, setiap perdebatan dan kebijakan hanya akan menjadi permainan benar-salah yang tak berujung.
Sabrang menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi jangkar nilai yang koheren, memastikan setiap langkah politik tidak tercerabut dari akarnya dan benar-benar bertujuan untuk kepentingan nasional.
"Selama kegiatan tidak dihubungkan dengan akar koheren (nilai dasar), semua hanya akan jadi pendapat benar atau salah tanpa akhir," pungkasnya.
Baca Juga: Prabowo Sebut Gerindra-PDIP Seperti Kakak-Adik, Analis: Beda Rumah, Tapi Saling Membantu
