Suara.com - Sebuah manuver politik tajam dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dinilai telah mengirimkan sinyal kuat tentang era baru kepemimpinannya yang independen, sekaligus menjadi 'tamparan' telak bagi agenda politik yang dipersepsikan milik pendahulunya, Joko Widodo (Jokowi).
Analis politik Rocky Gerung menyebut keputusan Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai langkah yang secara efektif memupus 'dendam politik' yang diduga didalangi oleh 'Geng Solo'.
Langkah yang disetujui cepat oleh DPR ini bukan sekadar keputusan hukum, melainkan sebuah gempa politik yang menandai pergeseran kekuasaan signifikan. Rocky Gerung melihatnya sebagai upaya Prabowo menegaskan otonominya sejak dini.
Menurut Rocky, langkah ini secara tidak langsung menyasar situasi psikologis Jokowi dan lingkaran terdekatnya. Ia menyoroti bagaimana keputusan ini berpotensi menimbulkan kegelisahan baru di kubu mantan presiden tersebut.
"Ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai situasi psikologis 'geng Solo,' terutama mantan Presiden Jokowi, yang diyakini Rocky akan mengalami 'kegelisahan baru melihat dendam politiknya tidak terwujud'," ujar Rocky dalam analisisnya dikutip dari Chanel YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat (1/8/2025).
Pandangan ini menguatkan persepsi publik bahwa kasus yang menjerat Hasto dan Tom Lembong sebelumnya kental dengan nuansa kriminalisasi politik.
Dengan 'membersihkan' kedua nama tersebut, Prabowo seolah mendeklarasikan bahwa pemerintahannya tidak akan tersandera oleh warisan konflik dari rezim sebelumnya.
Angin Perubahan dan Peta Kekuatan Baru
Rocky Gerung menegaskan bahwa terobosan ini dipicu oleh kuatnya opini publik yang mendambakan perubahan.
Baca Juga: Gebrakan Prabowo! Mahfud MD Puji Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong: Setop Sandera Politik!
Prabowo, menurutnya, berhasil menangkap suara-suara vokal yang menuntut otentisitas dan keadilan dalam kepemimpinan nasional.
"Publik menganggap ini sebagai penanda adanya 'angin perubahan' (win of change)," ungkap Rocky. Ia menambahkan bahwa Prabowo telah mendengar "suara vokal yang meminta otentisitas dalam kepemimpinannya."
Lebih jauh, keputusan ini membuka spekulasi tentang potensi realisasi kekuatan politik besar.
Rocky menduga ini adalah sinyal rekonsiliasi atau bahkan aliansi antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang hubungannya sempat merenggang dengan Jokowi.
"Penghapusan hukuman ini bukan untuk mengirim sinyal bahwa PDIP dan Prabowo akan berhadapan dengan Jokowi," jelas Rocky.
Sebaliknya, ia melihatnya sebagai bukti kemampuan Prabowo untuk "memisahkan tekanan politik dan penegakan hukum," sebuah prinsip fundamental bagi demokrasi yang sehat.
