REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya dalam peta perpolitikan saat ini ketika menyampaikan pidato politik di Kongres XI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Mega menegaskan ada satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi di Indonesia yaitu mengenai oposisi dan koalisi.
"Saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk diingat, bahwa dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," ujar dia.
Menurutnya demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu kedaulatan rakyat dan konstitusi adalah yang paling tinggi sehingga jangan dirubah-ubah.
"Oleh karena itu PDIP tidak memosisikan sebagai oposisi dan tidak semata-mata memnbangun koalisi kekuasaan. kita partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nnasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," ujar Mega.
Menurut dia, PDIP akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, Keadilan Sosial dan amanat penderitaan dan saya tambahkan hukum yang berkeadilan.
Sebab ujar Mega, bagi PDIP keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralitas politik yang diajarkan bapak bangsa Bung Karno.
"Kita pun, jangan lupa, adalah sama-sama warga negara Indonesia yang sah. Maka mari kita jaga terus peran strategis PDIP dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan dengan nama reformasi, sebagai kekuatan ideologis, sebagai kekuatan penyeimbang konstitusional dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat," lantang Mega.
Pidato Mega ini disampaikan di tengah kabar merapatnya PDIP ke barisan pemerintahan Prabowo usai Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo.
Sejumlah pengamat menduga pemberian amnesti terhadap Hasto merupakan deal politik antara Mega dan Prabowo.
Dengan diampuninya Hasto dari kasus hukum yang menjeratnya, maka PDIP disebut akan masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
TERPOPULER