Infografis
Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyatakan sikap partainya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Megawati menyebut PDIP, tidak memposisikan diri sebagai oposisi dan juga bukan bukan bagian koalisi untuk mengejar kekuasaan. Megawati menyatakan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah.
Pakar komunikasi politik dari Universita Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sikap PDIP itu menunjukkan posisi dualisme.
Menurutnya PDIP tidak secara tegas menyatakan dukungan dan bersedia bergabung dengan pemerintah, karena terganjal keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jamiluddin menilai jika pun Megawati mendukung pemerintah, dukungan itu hanya ditujukan kepada Prabowo, tidak satu paket dengan Gibran.
"Karena tidak mungkin Megawati dan PDIP mendukung Gibran. Karena memang dari awal di mata PDIP Gibran itu kan sudah cacat," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Sebagaimana diketahui, setelah mantan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi berbelok arah, meninggalkan PDIP, dan mengusung Prabowo, serta memajukan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu, hubungan di antara mereka tidak baik-baik saja.
Terlebih majunya Gibran sebagai wakil presiden, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang dinilai cacat hukum.
Karenanya, Jamiluddin memandang untuk lima tahun kedepan, PDIP dan Megawati tidak secara penuh mendukung pemerintah selama Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Gunakan Hak Prerogatif, Megawati Tak Beri Lagi Kepercayaan pada Hasto Sebagai Sekjen?
"Jadi Megawati hanya mendukung sepihak yaitu Prabowo. Nah saya melihat ini akan terus dipertahankan Megawati termasuk PDIP selama Gibran masih ada di pemerintahan," kata Jamiluddin.
Menurutnya jika pun pada akhirnya PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah, hal itu tidak akan ditujukan kepada Prabowo, melainkan kepada Gibran.
"Dan menurut saya selama ini juga sudah demikian sebelum ada statement resmi dari Megawati. Jadi saya belum pernah melihat ada statement petinggi PDIP yang mengkritik Prabowo. Justru yang ada kritik adalah dari PDIP itu kepada Gibran," kepada Gibran.
Jamiluddin berpandangan, bahwa PDIP menunjukkan sikap dualisme.
"Satu sisi mendukung kepada Prabowo, tapi kritis terhadap Gibran," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Dalam pidatonya, ia mengkritik kesalahpahaman yang sering terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Menurut putri Proklamator Soekarno itu, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia secara fundamental tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata Megawati di Bali, Sabtu (2/8/2025).
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” tambahnya.
Megawati menegaskan bahwa PDIP secara sadar tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga menolak untuk sekadar larut dalam koalisi kekuasaan.
Sebaliknya, partai berlambang banteng ini akan mengambil peran sebagai penyeimbang yang kritis untuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan amanat konstitusi.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tutur Megawati.
Penegasan tersebut disampaikannya berulang, seraya menyatakan bahwa PDIP tidak akan masuk dalam kabinet.
"Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” lanjut dia.
Presiden Kelima RI itu menegaskan bahwa PDIP akan memberikan dukungan pada kebijakan Presiden Prabowo yang terbukti pro-rakyat. Namun, partainya tidak akan segan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap potensi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.
