Suara.com - Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, sejumlah kritik tajam dilontarkan oleh para aktivis mahasiswa mengenai kondisi bangsa.
Isu-isu fundamental seperti kemiskinan yang tak kunjung usai, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, hingga kualitas demokrasi yang dinilai masih sebatas prosedural menjadi sorotan utama.
Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina, Hudan Lil Muttaqien, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, menyuarakan keprihatinan mereka atas berbagai persoalan yang mendera negeri.
Hudan Lil Muttaqien secara gamblang menyoroti masalah ketidakmerataan akses di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan. Ia mengkritik keras fenomena 30 wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurutnya, praktik ini adalah cermin nyata dari ketidakadilan akses di Indonesia.
"Bagaimana bisa wakil menteri merangkap jabatan sedangkan anak mudanya masih banyak yang pengangguran? Ini adalah bukti bahwa akses yang ada di negara kita tidak merata," kata Hudan dalam sebuah diskusi di podcast "SPEAK UP" yang ditayangkan di kanal YouTube Abraham Samad pada Minggu (3/7/2025),.
Kritik ini sejalan dengan sorotan publik dan pakar hukum yang menilai rangkap jabatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri semestinya juga berlaku bagi wakil menteri.
Hudan kemudian mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat mendistribusikan akses secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Lapangan pekerjaan juga perlu dibuka luas dengan regulasi yang memberikan jaminan untuk kesejahteraan tenaga kerja Indonesia," tambahnya.
Lebih jauh, Hudan menyinggung budaya feodal yang menurutnya masih mengakar kuat dan menghambat kemajuan demokrasi. Fenomena ini tecermin dari bagaimana status dan jabatan lebih diutamakan ketimbang kualifikasi dan kompetensi (meritokrasi).
"Omong kosong jika kita berbicara soal demokrasi, sedangkan budayanya masih feodal," ujar Hudan.
Ia mencontohkan penunjukan wamen sebagai komisaris yang seolah tidak melalui kriteria yang jelas, melainkan lebih didasarkan pada posisi dan kekuasaan.
Budaya feodal ini, menurut para analis, termanifestasi dalam berbagai aspek, mulai dari birokrasi yang rumit dan mengharapkan kepatuhan buta, hingga menguatnya politik dinasti di mana kekuasaan cenderung diwariskan dalam lingkaran keluarga elit.
Sikap mengagung-agungkan jabatan ini dinilai menghambat partisipasi kritis masyarakat dan melanggengkan kekuasaan yang tidak transparan.
TERPOPULER
