Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan telah menentukan jalan politik yang unik sebagai 'penyeimbang' pemerintah. Pilihan tersebut dinilai akan berpengaruh pada perolehan suaranya pada Pemilu 2029.
Namun, pakar politik mengingatkan, langkah yang terkesan dualistis ini bisa menjadi pertaruhan besar yang berpotensi menggerus loyalitas pemilih.
Hal itu diungkap pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut PDIP bukan partai koalisi dan bukan oposisi, tapi sebagai partai penyeimbang pemerintah, menunjukkan sikap dualisme.
"Saya melihatnya konsekuensinya ini bisa kepada pemilihan legislatif dan Pilpres 2029," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Dia menyebut bahwa PDIP yang bersikap dualisme akan sulit diterima oleh masyarakat.
Sebab, sejak kalah pada Pilpres 2024, publik berekspektasi PDIP menjadi partai oposisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
Apalagi PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi, seperti pada dua periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Selama satu dekade itu, PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang kerap menyampaikan kritikan keras.
Baca Juga: Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
"Karena itu saya khawatir PDIP ini pelan-pelan akan ditinggal oleh pemilihnya, bila PDIP tetap bersikap dualisme seperti ini," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa partai yang menunjukkan dualisme, tidak akan pernah mendapatkan perolehan suara yang signifikan.
Dia mencontohkan Partai Demokrat—yang selama dua periode Pemerintahan Jokowi, menempatkan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah.
"Dan itu kan juga suara Demokrat tidak naik. Jadi saya melihat memang sikap-sikap yang tidak tegas di perpolitikan nasional, itu berdampak pada perolehan suara pada Pemilu berikutnya," jelasnya.
Jadi Partai Penyeimbang
Sebelumnya diberitakan, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Dalam pidatonya, ia mengkritik kesalahpahaman yang sering terjadi dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Menurut putri Proklamator Soekarno itu, sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia secara fundamental tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.
"Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, tetapi demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi," kata Megawati di Bali, Sabtu (2/8/2025).
"Konstitusi itu yang paling tinggi,” tambahnya.
Megawati menegaskan bahwa PDIP secara sadar tidak mengambil posisi sebagai oposisi, tetapi juga menolak untuk sekadar larut dalam koalisi kekuasaan.
Sebaliknya, partai berlambang banteng ini akan mengambil peran sebagai penyeimbang yang kritis untuk memastikan kebijakan pemerintah selaras dengan amanat konstitusi.
"Kita adalah partai ideologis, yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai penyeimbang demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak," tutur Megawati.
Penegasan tersebut disampaikannya berulang, seraya menyatakan bahwa PDIP tidak akan masuk dalam kabinet.
"Kita tidak berada di dalam kabinet, tetapi juga tidak memilih jalur oposisi. Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” lanjut dia.
Presiden Kelima RI itu menegaskan bahwa PDIP akan memberikan dukungan pada kebijakan Presiden Prabowo yang terbukti pro-rakyat.
Namun, partainya tidak akan segan bersikap kritis dan tegas terhadap setiap potensi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
"Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Megawati.
