- Wali Kota Prabumulih copot Kepsek usai tegur anaknya.
- Kemendagri nyatakan pencopotan itu melanggar aturan yang berlaku.
- Wali Kota kini terancam sanksi teguran tertulis dari Mendagri.
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menyatakan Wali Kota Prabumulih Arlan telah melanggar aturan saat mencopot Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah.
Pencopotan ini diduga kuat merupakan buntut dari teguran terhadap anak sang Wali Kota yang membawa mobil ke sekolah.
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak terkait, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Sang Mahendra Jaya, menegaskan bahwa tindakan mutasi tersebut cacat prosedur dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Hasil pemeriksaan, mutasi atau pemindahan jabatan saudara Roni Adriansyah, Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah," kata Mahendra kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).
Prosedur Resmi Dilangkahi
Mahendra menjelaskan bahwa pemindahan jabatan tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan, yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSP-SPK).
Akibat temuan ini, Kemendagri akan segera melaporkan Wali Kota Arlan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lengkap dengan rekomendasi sanksi.
Terancam Sanksi Teguran Tertulis
Sanksi yang direkomendasikan bersifat administratif dan akan diterapkan secara bertahap. Untuk pelanggaran pertama ini, sanksi yang menanti adalah teguran tertulis.
Baca Juga: Ketua Komisi X DPR Soroti Kasus Kepsek SMPN 1 Prabumulih, Ingatkan Bahaya Intervensi Kekuasaan
"Memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, kami sarankan untuk diberikan teguran secara tertulis. Kan ada bertahap, sanksi itu bertahap."
"Mulai dari teguran tertulis. Sanksi itu bertahap. Teguran tertulis kalau mengulang lagi, teguran tertulis kedua. Ada bertahap yang namanya sanksi. Sanksi administrasitif," ujarnya.
