4.000 Puskesmas Nihil Dokter Gigi, Kesehatan Mulut Masyarakat Terancam

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan fakta mengenai kesehatan gigi masyarakat Indonesia yang ternyata buruk.

Fakta tersebut berdasarkan hasil temuan dari program cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah.

Bahkan, Budi sudah menyampaikan mengenai temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat pada Selasa (5/8/2025).

Melalui rapat tersebut, Budi menyampaikan sejumlah perkembangan di bidang kesehatan, tidak terkecuali program cek kesehatan gratis.

Prabowo lantas menanyakan tindak lanjut hingga temuan penyakit dari hasil program tersebut.

"Beliau ingin dipastikan tindak lanjutnya gimana dan beliau tadi tanya hasil temuannya apa?" kata Budi mengulang pertanyaan Prabowo usai rapat di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

"Yang paling tinggi tenyata gigi. Jadi kesehatan gigi kita buruk sekali," sambung Budi.

Menurut Budi, temuan bahwa kesehatan gigi masyarakat Indonesia yang buruk sejalan dengan minimnya keberadaan dokter gigi.

"Sesuai juga bahwa dari 10.000 puskemas, yang nggak punya dokter ada sekitar 600-an, yang nggak punya dokter gigi itu 4.000-an sehingga itu tugasnya saya adalah bagaimana memperbaiki anak-anak sekolah termasuk juga dewasa dan lansia itu giginya bisa lebih sehat lagi," beber Budi.

Sementara itu, mendengar laporan atas kondisi kesehatan gigi masyarakat yang buruk, kepala negara meminta kepada Budi agar mencari cara untuk memperbanyak jumlah dokter gigi.

"Beliau juga bilang kalau perlu gimana tu cara dokter-dokter gigi kita diperbanyak supaya bisa merawat masyarakat kita," kata Budi.

Ucapan Kontroversial Menkes Budi Sadikin Diprotes Guru Besar hingga Dokter

Polemik yang menimpa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belakangan ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk akademisi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai sebaiknya Menkes memang diganti karena sudah kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

Polemik tersebut juga dinilai bisa mengurangi tingkat kepercayaan publim terhadap Menkes yang bisa menjadi indikator kuat bahwa sang menteri tidak lagi memiliki legitimasi yang cukup untuk melanjutkan tugasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi menjadi sorotan setelah sejumlah kebijakan dan pernyataannya dinilai kontroversial oleh kalangan profesional kesehatan. Sorotan itu memicu gelombang kritik dari organisasi hingga tokoh-tokoh di sektor kesehatan.

Jamiluddin beranggapan, komunikasi yang ditampilkan Menkes cenderung bergaya power atau kekuasaan sehingga dinilai tidak cocok digunakan di negara demokrasi seperti Indonesia.