Kronologi Larangan Waria Tampil di HUT RI Gorontalo: dari Surat Edaran hingga Sanksi Rok untuk Camat

Suara.com - Pemerintah Kabupaten Gorontalo tengah menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan larangan keterlibatan waria dalam rangkaian perayaan HUT ke-80 RI.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra, terutama karena disertai dengan sanksi yang cukup unik dan simbolik bagi pejabat di sana jika melanggar.

Forum Komunikasi Waria Indonesia mengecam kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo yang secara resmi melarang keterlibatan waria dalam seluruh rangkaian acara perayaan, mulai dari pesta rakyat, lomba gerak jalan, hingga berbagai perlombaan saat peringatan HUT ke-80 RI.

Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia Dr Yulianus Rettoblaut Sh, MH atau mami Yuli menegaskan kebijakan waria dilarang ikut kegiatan HUT RI yang diteken oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, itu sebagai bentuk diskriminasi.

"Dalam UU juga ada aturan untuk kebebasan berekspresi hak setiap orang. Kalau ada perda yang melarang saya pikir itu diskriminasi," ujar Mami Yuli kepada Suara.com, Rabu (6/8/2025).

Berikut kronologi lengkapnya:

25 April 2025: Surat Edaran Diterbitkan

Larangan ini bermula dari terbitnya Surat Edaran Nomor 800/BKBP/76/IV/2025 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi.

Dalam surat itu disebutkan bahwa waria, biduan, minuman keras, narkoba, dan perjudian dilarang tampil atau terlibat dalam kegiatan keramaian, termasuk hajatan warga.

Jelang 17 Agustus: Instruksi Diperketat

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, Pemkab Gorontalo kembali menegaskan isi surat edaran tersebut kepada seluruh camat dan kepala desa. Tujuannya, agar perayaan 17-an tahun ini berlangsung sesuai dengan “norma sosial dan kesusilaan” yang diusung pemerintah daerah.

4 Agustus 2025: Satpol PP Angkat Bicara

Kepala Satpol PP Kabupaten Gorontalo, Taufik Margono, memberikan pernyataan tegas. Ia mengatakan, pihaknya akan menindak acara 17-an yang tetap melibatkan waria, baik sebagai peserta gerak jalan, pengisi hiburan rakyat, atau kegiatan lain yang bersifat publik.

"Karena persoalan waria yang selalu tampil dengan gerakan erotis yang tidak sesuai," ujar Taufik kepada media, menegaskan alasan pelarangan.

Alasan Pemkab Gorontalo

Menurut Taufik, kehadiran waria di ruang publik sering dianggap menampilkan aksi panggung yang erotis, sehingga dinilai bertentangan dengan norma masyarakat Gorontalo. Lebih jauh, ia juga menyebut larangan ini sebagai bentuk upaya untuk "mengembalikan mereka ke kodratnya".

Kebijakan ini pun sontak menuai kritik dari sejumlah pihak, termasuk aktivis hak asasi manusia yang menilai bahwa kebijakan tersebut bersifat diskriminatif dan tidak inklusif.

Ada Sanksi Tak Biasa

Tak hanya larangan, Pemkab Gorontalo juga menyiapkan sanksi unik bagi aparat wilayah yang melanggar. Salah satunya, camat yang wilayahnya masih membiarkan waria tampil dalam perayaan HUT RI akan dikenai sanksi memakai rok saat upacara 17 Agustus.

Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial dan masyarakat. Banyak yang mempertanyakan efektivitas serta arah dari sanksi tersebut.

Reporter : Maylaffayza Adinda Hollaoena