Bendera One Piece dan Simbol Negara: Komnas HAM Vs Menteri, Siapa yang Benar?

Suara.com - Geger fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece kini memasuki babak baru yang lebih serius. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara resmi turun tangan, menyatakan bahwa aksi tersebut adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Namun, pernyataan ini langsung berhadapan dengan tembok peringatan keras dari dua menteri kunci di kabinet, yang menyuarakan kekhawatiran atas sakralitas simbol negara.

Benturan pandangan antara lembaga pengawas HAM dan pilar eksekutif ini menunjukkan betapa kompleksnya perdebatan tentang nasionalisme, budaya pop, dan hak-hak sipil di tengah perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 RI.

Komnas HAM dengan tegas memposisikan diri sebagai pembela hak warga negara. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyebut bahwa penggunaan atribut One Piece sejatinya adalah ekspresi simbolik yang tidak boleh dikekang, apalagi di bulan kemerdekaan yang seharusnya menjadi momen perayaan kebebasan.

“Sebenarnya itu, kan, ekspresi simbolik warga negara yang itu dijamin di dalam konstitusi, bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Anis dilansir dari Antara.

Lebih lanjut, Komnas HAM menyayangkan respons berlebihan dari sejumlah pihak, termasuk aparat yang melakukan penurunan paksa bendera dan penghapusan mural. Tindakan represif semacam itu, menurut Anis, justru mengkhianati semangat kemerdekaan itu sendiri.

"Kami menyayangkan dan menyesalkan kalau ada pelarangan, respons yang berlebih, kemudian sampai ada penghapusan, penangkapan, itu tidak boleh dilakukan," tegas Anis. Ia pun mengimbau pemerintah untuk lebih bijaksana dan senantiasa menjamin hak setiap warga negara.

Sikap Komnas HAM ini kontras dengan pandangan dari lingkaran pemerintah. Meski tidak secara frontal melarang, para menteri memberikan catatan tebal yang bernada peringatan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyuarakan kekhawatiran akan adanya "penumpang gelap". Ia tidak mempermasalahkan ekspresi, namun cemas jika fenomena ini ditunggangi untuk kepentingan tertentu yang bisa menodai kesakralan HUT RI.

"Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senin (4/8).

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengambil sikap yang lebih keras dan lugas. Baginya, ini bukan soal kebebasan, melainkan soal kepantasan dan penghormatan terhadap simbol negara yang direbut dengan darah dan air mata pahlawan.

"Bendera Merah Putih, ada bendera tengkorak di bawahnya, masa dibilang Merah Putih itu di-back up oleh tengkorak. Tidak pas, dong," sentil Sjafrie saat ditemui di kantornya, Selasa (5/8).

Perbedaan tajam antara Komnas HAM dan para menteri ini mencerminkan jurang persepsi yang dalam. Di satu sisi, ada pandangan berbasis hak yang melihat fenomena ini sebagai kreativitas dan ekspresi personal yang tidak berbahaya.

Di sisi lain, ada pandangan berbasis negara yang melihatnya sebagai potensi degradasi nilai-nilai kebangsaan dan penghormatan terhadap simbol sakral.

Komnas HAM mendorong pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Sementara pemerintah berusaha menjaga marwah dan kesakralan perayaan kenegaraan.