Jadi Beban Keuangan Jakpro, PSI Setuju JIS Dikelola Swasta: Asal Biaya Pembangunannya Diganti

Suara.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menilai Pemprov DKI harus berhati-hati dalam rencana pelibatan pihak swasta untuk mengelola Jakarta International Stadium (JIS).

Menurut dia, pembangunan stadion megah itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa proyek tersebut dibiayai lewat utang, yang kini menjadi beban APBD.

"Perlu diingat bahwa pembangunan JIS dibiayai oleh utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Justin kepada Suara.com, Jumat (8/8/2025).

Ia menyebut total sisa utang PEN yang ditanggung Pemprov DKI hingga 2025 masih mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Meski tidak dirinci secara spesifik untuk masing-masing proyek, Justin menegaskan JIS termasuk salah satu proyek yang dibiayai dari dana tersebut.

“Berdasarkan Lampiran Perda APBD TA 2025, tercatat sisa utang PEN mencapai Rp3,5 triliun, terdiri dari sisa pokok dan bunga pinjaman. Di dalamnya termasuk pembiayaan proyek JIS, namun tidak disebutkan secara eksplisit berapa porsi yang dialokasikan khusus untuk JIS,” jelasnya.

Ia mengatakan, Fraksi PSI terbuka terhadap opsi pelibatan pihak lain dalam pengelolaan JIS, selama tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, hal itu justru dapat menjadi solusi untuk meringankan beban Jakpro yang terus mencatatkan kerugian setiap tahun.

“Faktanya, beban operasional dan depresiasi JIS mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun. Ini berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Jakpro, yang sejak 2020 terus mencatatkan laba negatif. Terakhir di 2024, rugi Rp518 miliar,” beber Justin.

Atas dasar itu, Justin mengingatkan agar Pemprov tidak serta-merta menyerahkan pengelolaan JIS ke swasta tanpa perhitungan yang jelas. Menurutnya, uang rakyat yang digunakan membangun JIS harus dibayar dengan kontribusi nyata kepada keuangan daerah.

“Jangan sampai JIS dibangun dengan uang masyarakat tapi diserahkan begitu saja ke swasta tanpa adanya timbal balik,” tegas Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.

Ia menyebut, jika JIS akan dikelola secara komersial oleh pihak swasta, maka harus ada kontribusi balik yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Misalnya berupa pendapatan daerah atau pengembalian investasi publik.

“Kalau mau dikelola oleh swasta untuk keuntungan dan berbentuk komersil, maka harus urunan juga menggantikan pajaknya masyarakat,” kata Justin.

Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan swasta tidak boleh mengorbankan kepentingan publik, termasuk janji Gubernur Pramono Anung yang menyebut JIS akan tetap menjadi kandang utama Persija Jakarta.

“Yang bayar pembangunan JIS itu keringat masyarakat Jakarta. Maka harus tetap ada manfaat ekonominya buat mereka,” pungkas Justin.

Diminati Swasta

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim antusiasme pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) kini semakin tinggi. Ia menyebut banyak pihak yang datang menawarkan diri untuk menjadi pengelola stadion berstandar FIFA itu.

"Sekarang banyak orang datang untuk meminta menjadi pengelola manajemen JIS. Itu menunjukkan bahwa dengan diatur seperti itu saja sudah banyak yang mau," kata Pramono di kawasan Stasiun BNI City, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

JIS sendiri saat ini masih dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Namun Pramono membuka kemungkinan terjadinya perubahan dalam struktur pengelolaannya.

Menurut Pramono, ketertarikan pihak luar tidak lepas dari sejumlah perencanaan infrastruktur yang digarap di sekitar kawasan stadion. Mulai dari pembangunan jembatan penghubung ke Ancol, pemanfaatan JIS sebagai markas Persija Jakarta, hingga pemanfaatan stadion untuk kegiatan masyarakat.

"Untungnya saya termasuk yang melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur siapapun itu. Sehingga dengan demikian saya yakin JIS tahun ke depan pasti akan menjadi tempat yang apa ya, tempat yang premium bagi warga Jakarta," ujar Pramono.

Di sisi lain, Pramono menyinggung perlunya restrukturisasi terhadap seluruh BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk Jakpro. Ia menilai banyak BUMD selama ini hanya dijadikan alat pemenuhan target jangka pendek dan kurang sehat secara bisnis.

"Karena eranya sudah era keterbukaan, sekarang ini namanya restrukturisasi juga bukan sesuatu yang terlalu sulit. Saya tidak mau lagi ada BUMD yang dibuat hanya untuk kepentingan jangka pendek atau BUMD yang dibuat untuk penugasan, karena itu tidak membawa kesehatan bagi BUMD itu sendiri," tegasnya.