Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, mengungkap sebuah alasan personal yang selama ini menjadi kompas moral dan pendorong utama dalam perjalanan kariernya di sektor publik.
Baginya, setiap tugas negara yang diemban adalah cara untuk membayar "utang" kepada bangsa yang telah membiayai pendidikannya hingga jenjang tertinggi.
Prinsip ini menjadi benang merah yang menjelaskan mengapa ia selalu bersedia menjawab panggilan publik, bahkan di masa-masa paling krusial bagi Indonesia. Pengakuan ini disampaikannya saat menjadi tamu dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV.
"Saya merasa saya punya utang kepada negara, saya sekolah dibiayai negara. Itu yang membuat saya selalu menjawab panggilan publik," ujar Sudirman Said dikutip Sabtu (9/8/2025).
Rasa tanggung jawab itu, menurutnya, bukan sekadar retorika.
Ia mengenang momen-momen sejarah di mana ia merasa terpanggil untuk turun tangan, seperti saat bencana tsunami dahsyat melanda Aceh pada akhir 2004 dan gelombang reformasi yang mengguncang Orde Baru pada 1998.
Pada masa rekonstruksi Aceh, Sudirman menjabat sebagai Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias.
"Termasuk ketika tsunami di Aceh, kemudian reformasi tahun 98. Itu panggilan-panggilan yang membuat saya merasa berutang," tegasnya.
Dipanggil ke Istana Karena Calon Lain Tak Lolos Screening KPK
Baca Juga: Riza Chalid Tersangka, Sudirman Said Sentil Nyali Penegak Hukum: Ini Soal Kemauan!
Salah satu puncak pengabdian Sudirman Said adalah ketika ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri ESDM di Kabinet Kerja periode 2014-2019.
Dalam podcast tersebut, ia menceritakan proses unik di balik penunjukannya yang menegaskan pentingnya integritas seorang pejabat.
Sudirman mengaku dipanggil mendadak ke Istana Negara pada malam hari.
Ia baru mengetahui bahwa namanya muncul sebagai alternatif kuat setelah beberapa kandidat menteri lainnya tidak lolos proses screening oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Prosesnya unik, saya dipanggil jam 09.00 malam ke Istana Negara. Lalu saya diberitahu bahwa saya akan jadi Menteri ESDM. Rupanya, ada beberapa calon menteri yang sudah disiapkan, tapi tidak lolos screening KPK. Lalu nama saya muncul sebagai alternatif," kenangnya.
Pengalaman ini, baginya, menjadi pengingat konkret bahwa rekam jejak yang bersih adalah modal fundamental bagi seorang pemimpin. Filosofi ini pun ia bawa saat memimpin kementerian yang kala itu memiliki reputasi buruk terkait korupsi.
