Infografis
Suara.com - Kritikan tajam dilontarkan Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola negara di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia menyebut, Indonesia kini berada dalam kondisi 'black hole' demokrasi, sebuah kemunduran serius setelah puluhan tahun reformasi.
Menurut Sudirman, istilah tersebut merujuk pada situasi di mana supremasi hukum menjadi tidak menentu, nepotisme merajalela, dan kekuasaan terpusat secara personal pada figur presiden.
Ia menilai kondisi ini merupakan puncak dari kemerosotan yang terjadi sejak periode kedua pemerintahan Jokowi.
"Yang kita lihat sekarang ini, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Itu adalah puncak dari kemunduran panjang sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Saya menggunakan istilah black hole. Di mana hukum jadi tidak pasti, demokrasi mundur, nepotisme merajalela, dan personifikasi kekuasaan," ungkap Sudirman Said dalam sebuah diskusi podcast Forum Keadilan TV pada Sabtu (9/8/2025).
Secara spesifik, Sudirman menyoroti adanya pelemahan institusi negara yang masif. Ia menuding lembaga-lembaga penting, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sengaja 'dihancurkan' untuk dijadikan alat kekuasaan personal.
"Saya melihat di periode kedua, ini yang saya sebut sebagai black hole. Kekuatan-kekuatan lembaga diprotoli, dijadikan kekuatan personal, kekuatan presiden. KPK dihancurkan, partai-partai politik dilumpuhkan karena pemimpinnya punya masalah, polisi dijadikan instrumen untuk memenangkan pemilu," tegasnya.
Praktik nepotisme juga tak luput dari sorotannya. Sudirman secara gamblang mengkritik bagaimana keluarga presiden mendapat karpet merah di dunia politik. Menurutnya, "nepotisme anak menantu dipromosi berlebihan padahal belum memenuhi syarat."
Berangkat dari pengalamannya memberantas mafia migas, Sudirman mengingatkan bahwa kunci dari tata kelola yang baik adalah "kelurusan pemimpin."
Baca Juga: TNI - Polri Ikut Merazia Bendera One Piece? Ini Sikap Prabowo
Ia menegaskan seorang pemimpin dihadapkan pada dua pilihan tegas: "menertibkan atau sebaliknya, justru ditertibkan oleh para mafia." Jika institusi terus dilemahkan demi kekuasaan personal, ia khawatir Indonesia akan jatuh ke dalam sistem oligarki yang korup.
"Kalau tata kelola dilemahkan, institusi melemah, yang bermain adalah para pemegang kekuasaan personal, menabrak aturan dan etika. Itu yang kemudian berujung pada uang-uang gelap, kekuasaan yang sifatnya korporatisme dan oligarki," paparnya.
Meski begitu, ia menaruh harapan pada pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto. Sudirman kini menunggu apakah presiden terpilih mampu melakukan koreksi total atau justru melanjutkan sistem yang ada.
"Ada harapan pada Pak Prabowo, tetapi ada tantangannya. Ini kan kemenangan yang diakui dengan bantuan Pak Jokowi. Jadi apakah Pak Prabowo bisa kembali pada jati dirinya atau tidak? Karena kalau beliau kembali, ini akan jadi koreksi yang luar biasa bagi negara. Tapi kalau enggak, ya kita akan terus begini," ujarnya.
Solusi dari kemunduran ini, kata Sudirman, adalah dengan kembali membangun institusi negara yang kuat dan fungsional.
"Saya pikir kita harus kembali ke fondasi dasar, membangun institusi. Jangan personal. Partai harus difungsikan, DPR harus difungsikan, BPK harus difungsikan, KPK harus difungsikan, Jaksa harus difungsikan," pungkasnya.
