Infografis
Suara.com - Industri perfilman Indonesia diguncang oleh sebuah skandal yang baunya semakin menyengat.
Amarah sutradara Hanung Bramantyo telah membuka kotak pandora yang jauh lebih gelap dari sekadar kritik kualitas film.
Kini, tuduhan mengarah pada dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) setelah film animasi "Merah Putih: One For All" secara ajaib disebut "sukses" menyerobot antrean lebih dari 200 judul film lainnya untuk tayang di bioskop.
Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis.
Ini adalah pertanyaan tentang integritas, keadilan, dan adanya "kekuatan tak terlihat" yang merusak ekosistem sinema Tanah Air.
Dari Kritik 'Cor Kasar' Menuju Tudingan 'Orang Dalam'
Semua berawal dari analisis teknis Hanung yang menyebut film berbiaya Rp 7 miliar ini mustahil berkualitas baik, ia bahkan menyamakannya dengan bangunan yang baru selesai "cor-coran kasar".
Namun, bara menjadi api ketika film yang dianggap "belum jadi" ini justru mendapatkan karpet merah menuju layar lebar.
Keberhasilan inilah yang memicu kecurigaan terbesar.
Baca Juga: Berapa Harga Aset Animasi di Reallusion Content Store? Disebut Mirip Film Merah Putih One for All
Di saat ratusan sineas harus berjuang, mengemis, dan menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan jadwal, film ini melenggang dengan mudah.
Pertanyaan yang kini bergaung di kalangan para pelaku industri adalah: Siapa "orang kuat" di belakangnya?
Mekanisme 'Serobot Antrean': Membongkar Borok Industri
Bagi penonton, mungkin sulit membayangkan betapa perebutan layar bioskop. Namun, inilah kenyataan yang dihadapi para sineas:
Ada lebih dari 200 film Indonesia yang saat ini berada dalam "daftar tunggu", nasibnya terkatung-katung menunggu keputusan dari tim programmer jaringan bioskop.
Setiap film harus melewati presentasi, negosiasi bagi hasil, dan penilaian potensi pasar yang bisa memakan waktu sangat lama.
Dugaan "Jalur Tol": Kasus ini memperkuat rumor yang sudah lama beredar tentang adanya "jalur tol" atau "jalur prioritas".
Jalur ini diduga hanya bisa diakses oleh studio-studio besar atau produser yang memiliki koneksi langsung dan kuat dengan para pengambil keputusan di tingkat atas, baik di jaringan bioskop maupun di lembaga terkait lainnya.
Praktik inilah yang disebut "KKN industri". Sebuah sistem tidak tertulis yang membuat karya bagus bisa kalah oleh karya yang punya "bekingan" kuat.
Dampaknya? Membunuh Harapan dan Merusak Pasar
Jika praktik ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat destruktif, para sineas idealis yang hanya bermodalkan karya bagus akan frustrasi dan patah arang.
Untuk apa membuat film berkualitas jika pada akhirnya dikalahkan oleh koneksi?
Bioskop akan dibanjiri oleh film-film yang lolos seleksi bukan karena mutunya, tetapi karena kedekatannya dengan kekuasaan. Kualitas sinema nasional secara keseluruhan akan terancam.
Penonton yang membayar tiket berhak mendapatkan film terbaik, bukan film "titipan". Kepercayaan publik terhadap kejujuran industri akan runtuh.
Amarah Hanung Bramantyo kini telah menjadi suara kolektif dari ratusan sineas yang terdiam. Kasus ini menjadi pertaruhan besar, apakah industri film Indonesia akan membersihkan boroknya, atau justru menormalisasi praktik "siapa kuat, dia dapat"?
Menurutmu, apakah ini benar-benar 'bau KKN' atau hanya strategi bisnis yang cerdik?
Dan jika terbukti benar, apa yang harus dilakukan untuk memberantas praktik seperti ini?
Tuliskan opinimu di kolom komentar!
