Pemerintah menuding Maktour telah memalsukan dokumen dan memberangkatkan jamaah menggunakan paspor hijau. Sementara itu pemimpin biro Maktour Fuad Hasan Mashyur membenarkan kabar izin biro perjalan hajinya dicabut.
"Ini kekonyolan luar biasa. Dua penyelenggara terbaik di negeri ini dicabut izinnya," kata dia kala itu.
Fuad membantah travelnya memalsukan dokumen. "Dokumen negara yang mana yang kami palsukan. Tidak satu persen pun kami memalsukan dokumen," kata dia.
Saat pendaftaran, kata Fuad, sebagai servis kepada jamaah memang penyelenggara haji mewakili jamaah mendaftar ke bank dan lainnya. Dengan begitu, jamaah tak perlu antre di bank atau di meja pendaftaran lain seperti memperole kuota.
Begitupun saat terjadi pembatalan, penyelenggara akan menguruskan pembatalan atas nama jamaah. "Kami bertindak atas nama jamaah dan sebagai pelayanan kepada mereka," tegasnya.
Maktour lalu menggugat surat keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah ke PTUN Jakarta. Gugatan ini berhasil dimenangkan Maktour.
Majelis hakim dalam putusannya menyatakan mengabulkan gugatan Maktour untuk sebagian dan membatalkan surat keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mencabut izin operasional Maktour.
