Suara.com - Skandal korupsi dalam pengelolaan kuota haji 2024 meledak menjadi salah satu kasus paling disorot saat ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara agresif membongkar dugaan praktik lancung yang tidak hanya merugikan negara hingga triliunan rupiah, tetapi juga mengkhianati amanah jutaan calon jemaah haji reguler.
Pusaran penyidikan kini mengarah pada Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 sebagai bukti sentral.
Dari dokumen inilah, KPK mulai mengurai benang kusut yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan sejumlah nama besar lainnya. Berikut adalah 10 fakta terkini yang paling krusial dari kasus ini.
1. Pengkhianatan Niat Presiden Jokowi
KPK mengungkap, niat awal Presiden Joko Widodo meminta 20.000 kuota tambahan kepada Arab Saudi adalah untuk memangkas antrean haji reguler yang panjangnya puluhan tahun.
“Akan tetapi, yang terjadi tidak demikian gitu ya. Akhirnya dibagi menjadi 50 persen, 50 persen, gitu. Itu sudah jauh menyimpang dari niatan awal,” ujar Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dikutip dari ANTARA.
2. SK Menag 130 Jadi 'Biang Kerok' Utama
Surat Keputusan yang ditandatangani Mantan Menag Yaqut pada 15 Januari 2024 menjadi bukti kunci. SK inilah yang secara resmi membagi kuota tambahan menjadi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, sebuah pembagian yang dianggap KPK sebagai awal mula penyelewengan. “Itu menjadi salah satu bukti,” tegas Asep Guntur.
3. Melanggar Undang-Undang Secara Terbuka
Pembagian 50:50 dalam SK tersebut dinilai KPK secara terang-terangan melabrak UU No. 8 Tahun 2019. Menurut UU, komposisi kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen.
“Jadi, kira-kira 8 persen itu... ya 1.600 kuota (haji khusus, red.), dan yang kuota regulernya berarti 18.400. Harusnya seperti itu,” jelas Asep.
4. KPK Buru "Dalang" di Balik Terbitnya SK
Penyidik tidak berhenti pada siapa yang meneken SK, tetapi juga memburu siapa "otak" di baliknya. KPK mendalami apakah Yaqut merancang sendiri SK tersebut atau ada pihak lain yang menyodorkannya untuk ditandatangani.
“Apakah ada yang menyusun SK itu, kemudian istilahnya disodorkan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani? Nah, ini yang sedang kami dalami,” kata Asep.
TERPOPULER
