Angka ini menunjukkan kenaikan rata-rata sekitar Rp200 dalam dua pekan terakhir.
Sektor tenaga kerja menjadi korban berikutnya dari krisis ini.
Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat (KJPBM) PIBC melaporkan data yang mengkhawatirkan.

Sebab dari total 1.200 anggota, sekitar 80 persen di antaranya kini tidak lagi bekerja karena volume pembelian beras yang anjlok drastis.
"Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja," tegas Yeka.
Dalam sidak yang sama, Yeka juga menyoroti temuan lain di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya.
Ia menemukan bahwa stok beras untuk program Pangan Subsidi dalam kondisi kosong, dengan penyaluran terakhir tercatat pada 9 Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa proses hukum yang sedang berjalan tidak boleh menghambat kewajiban Pemprov DKI dalam menyalurkan pangan bersubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Imbas Sebut Beras Oplosan Aman Dikonsumsi, Publik Murka Tantang Mentan Andi Amran: Lu Aja Makan!