Kebijakan ini dianggap mencekik leher rakyat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Ditambah dengan sikap pemerintah daerah yang dianggap tertutup dan arogan, kemarahan ini terakumulasi hingga akhirnya meledak menjadi serangkaian aksi protes yang puncaknya adalah pendudukan ruang sidang paripurna.