Infografis
"Lah kok baru sekarang di-up? Jangan-jangan dijadikan ATM selama ini," sahut warganet lain menanggapi pengungkapan kasus korupsi Sudewo.
Sudewo menghadapi demo dari warga akibat beberapa kebijakan kontroversial, termasuk kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang membuat masyarakat marah besar.
Meskipun kebijakan kenaikan PBB akhirnya dibatalkan setelah protes warga, kemarahan masyarakat tetap tinggi dan menuntut agar Sudewo mundur dari jabatannya secara resmi.
Selain itu, sikap Sudewo yang dinilai arogan turut memicu kemarahan warga, karena pernyataannya sering dianggap meremehkan tuntutan publik.
Pernyataannya yang mempersilakan demonstran melakukan aksi dengan jumlah besar kemudian dianggap menantang masyarakat, sehingga memperburuk citra dirinya di mata warga.
Tuntutan warga kini meluas, termasuk tuduhan bahwa Sudewo menerima aliran dana terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA Kemenhub.
Demonstrasi di Pati sempat berujung ricuh, dengan massa melempari gedung kantor bupati dan membakar mobil aparat, sehingga menimbulkan korban luka-luka dari kedua belah pihak.
Sudewo menolak untuk mundur, menegaskan bahwa dia dipilih secara konstitusional oleh rakyat dan tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan massa yang marah.
Namun DPRD Pati telah sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan Hak Angket untuk mengusut kebijakan-kebijakan Sudewo yang kontroversial.
Baca Juga: 7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?
Mereka pun membuka peluang pemakzulan jika ditemukan pelanggaran serius.
Kontributor : Chusnul Chotimah
