Suara.com - Rencana pemerintah membuka keran impor untuk tempat makan atau food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Guru Besar UGM, Tumiran, tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan ini konyol dan sama saja dengan menyuntik mati kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Menurutnya, ini adalah sebuah kemunduran besar bagi bangsa yang sedang gencar-gencarnya bicara soal hilirisasi dan kemandirian industri.
Tumiran tak habis pikir dengan logika di balik kebijakan ini. Ia mempertanyakan mengapa untuk urusan sekecil food tray, pemerintah justru memilih jalan impor, padahal program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan industri lokal.
“Membuka ruang impor untuk food tray bagi saya, itu konyol. Apa yang nggak bisa duit yang diambil dari pajak tadi, diarahkan untuk membangun industri,” ucap Tumiran di Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti ironi besar di mana Indonesia mampu mengembangkan teknologi canggih seperti pesawat dan alutsista, tapi untuk baki makanan saja harus bergantung pada negara lain.
Ini Suntik Mati UMKM, Kapan Mau Mandiri?
Lebih jauh, Tumiran menegaskan bahwa dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah kematian massal bagi para pelaku UMKM yang seharusnya bisa memproduksi tempat makan serupa.
“Jadi, kapan mau mandiri? Kita bicara mengenai hilirisasi, transisi energi, masa food tray aja impor? Itu harusnya nggak boleh,” katanya.
“Masa UMKM-UMKM kita enggak bisa dibantu oleh pemerintah, supaya industrinya di dalam negeri tumbuh. Banyak orang-orang kita yang butuh kerja,” imbuhnya.
Baca Juga: PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 Telkom, Dorong Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar
Tumiran menepis anggapan bahwa Indonesia mungkin tidak memiliki teknologi yang mumpuni. Menurutnya, sumber daya ahli di dalam negeri lebih dari cukup untuk mengawasi produksi food tray berkualitas.
Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk tidak ragu mengerahkan para insinyur dari perusahaan-perusahaan strategis.
“Teknologinya tanya yang udah bagus-bagus, panggil (ahli) di IPTN, panggil Pindad, atau orang BRIN itu suruh ngawasin teknologi untuk prosesnya,” tuturnya.
