Infografis
Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar diskusi publik bertajuk "Permasalahan Hukum dan Kebijakan Publik Era Prabowo".
Dalam diskusi yang berlangsung di Teras Toko Kopi Seduh, Jakarta Selatan pada Kamis (14/8/2025) malam itu mengupas tuntas berbagai persoalan di awal masa pemerintahan baru.
Diskusi yang berlangsung hingga larut malam itu menghadirkan sejumlah pembicara kritis, mulai dari Ketua BEM UI Zayyid Sulthan Rahman, Dosen Ilmu Politik UI Reni Suwarso, Fiya, Bangsa Mahardika hingga pakar hukum Bivitri Susanti.
Mereka secara bergantian menyoroti carut-marut kebijakan hingga lemahnya penegakan hukum yang dianggap menjadi corak pemerintahan saat ini.
- Kasus Hasto dan Transaksi Politik di Bawah Meja
Salah satu isu yang menjadi sorotan utama adalah polemik kasus korupsi yang menyeret nama Hasto Kristiyanto dan sikap PDI Perjuangan.
Ketua BEM UI, Zayyid Sulthan Rahman, menyebut bahwa dinamika politik di sekitar kasus ini adalah cerminan dari partai politik yang lupa esensinya.
"Partai politik karena terlalu berfokus menjadi electoral vehicle, dia jadi lupa sama esensinya secara demokratis. Jadi sifatnya pertukaran kepentingan, transaksi," ujar Zayyid.
Menurutnya, sikap PDIP bisa jadi merupakan bentuk transaksi politik untuk menjadi partai penyeimbang, bukan lagi oposisi.
Hal ini, kata Zayyid, menunjukkan bagaimana proses politik di Indonesia lebih sering didasarkan pada "dealing-dealing di bawah meja" ketimbang gagasan.
Baca Juga: 3 Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Dipuji Ketua DPR Puan Maharani
"Yang menarik bagi masyarakat adalah soal bagaimana Hasto menjadi seolah-olah tahanan politik. Substansi soal korupsinya tidak terbahas secara mendalam," sentilnya.
"Saya rasa disitulah keberhasilan pejabat kita menyejahterakan dirinya sendiri dan juga menjaga kekuasaan ini," nkatanya menambahkan.
- Bupati Pati Didesak Mundur: Dianggap Pengecut dan Remehkan Demokrasi
Kasus kenaikan PBB di Pati yang memicu kemarahan warga juga tak luput dari pembahasan.
Zayyid dengan tegas menuntut Bupati Pati untuk mundur karena dianggap telah menantang kekuatan masyarakat dan meremehkan demokrasi.
"Secara dua hal bagi saya sudah lengkaplah untuk dia mundur. Pertama dia menantang kekuatan masyarakat, kedua secara substansial pun membuat kebijakan yang menyeleweng," tegas Zayyid.
"Di situlah titik seharusnya pejabat tidak lagi dikatakan seorang pejabat, sudah menjadi seorang pengecut."
