Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan keras kepada seluruh elite politik dan aparat negara dari mimbar Sidang Tahunan MPR 2025.
Secara terbuka, Ia memperingatkan kepada semua anggota partai politik, termasuk Partai Gerindra, untuk tidak bermain-main dengan hukum.
"Dan sebagai sesama pimpinan partai, sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).
Prabowo bahkan menganjurkan mereka yang sudah terlanjur terlibat kasus pidana untuk mengambil langkah kooperatif dengan menjadi justice collaborator demi membongkar kejahatan yang lebih besar.
"Cepat-cepat kalau Anda terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi saudara-saudara," tegas Prabowo.
Era Baru Penegakan Hukum
Peringatan keras Prabowo bukan sekadar retorika, ia memaparkan bukti konkret dari kebijakan pemerintahannya yang telah berhasil mengambil alih jutaan hektare lahan sawit ilegal yang selama ini dikuasai korporasi.
Kebijakan ini dieksekusi melalui Peraturan Presiden No 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
"Dan pada hari ini, saya melaporkan di majelis ini bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan," lapor Prabowo.
Baca Juga: Di Balik Angka Pertumbuhan 5 Persen: Prabowo Ungkap Realitas Pahit Petani, Nelayan, dan Guru
Ia menyoroti bahwa keputusan penyitaan lahan tersebut sebetulnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) sejak 18 tahun lalu, namun tidak pernah dieksekusi oleh pemerintahan sebelumnya.
Untuk menjalankan perintah tersebut, Prabowo mengaku tak segan menggunakan kekuatan aparat.
"Dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI yang kita hadapi seluruh dunia," ujarnya.
Setelah menertibkan perkebunan, Prabowo menyatakan pemerintah kini membidik sektor pertambangan ilegal yang merugikan negara secara masif.
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," ungkap Prabowo.
Selain itu, di hadapan seluruh pimpinan lembaga negara, Prabowo meminta dukungan penuh untuk melancarkan agendanya.
