Infografis
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengklaim tidak segan-segan menyikat para jenderal TNI-Polri yang memang melanggar aturan, apalagi sampai terlibat dalam tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenagaraan di Sidang Tahunan MPR RI saat melaporkan tentang keberhasilan pemerintah menguasi kembali lahan.
Melalui pidatonya, Prabowo mengatakan telah terbitkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
"Dan pada hari ini, saya melaporkan di Majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektare dari potensi 5 juta hektare lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi," kata Prabowo, Jumat (15/8/2025).
"Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare, dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta sudah dikuasai Kembali," katanya menambahkan.
Prabowo menyampaikan sudah ada keputusan pemerintah yang sudah inkrah 18 tahun lalu yang memerintahkan penyitaan lahan-lahan perkebunan kelapa sawit agar bisa dikuasi kembali oleh negara, tetapi keputusan tersebut tidak dilaksanakan.
Kekinian pada pemerintahannya, Prabowo menegaskan telah memerintahkan kembali pengambilalihan lahan tersebut untuk dikuasai kembali negara.
"Dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut karena sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI yang kita hadapi seluruh dunia," kata Prabowo.
Tidak cuma menertibkan lahan di kawasan hutan maupun perkebunan, Prabowo bakal menertibkan tambang-tambang yang melamggar aturan.
Baca Juga: Puan Maharani Nyanyi 'Imagine': Pesan Politik Mengejutkan di Balik Lagu Lennon
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun," kata Prabowo.
Melalui momen Sidang Tahunan, Prabowo meminta dukungan para wakil rakyat dalam menindak para pelanggar hukum.
"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari mana pun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," kata Prabowo.
![Presiden Prabowo Subianto (keempat kanan) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (ketiga kanan), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) membungkukkan badan sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). [ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/15/56906-sidang-tahunan-dpr-prabowo-subianto.jpg)
Bukan cuma kepada para jenderal, Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra turut mengingatkan para anggota parpol, baik mereka yang berada di luar maupun di internal Partai Gerindra.
"Dan sebagai sesama pimpinan partai, sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra," kata Prabowo.
Prabowo menganjurkan mereka yang terlibat kasus pidana untuk segera mengaku dan membantu aparat mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan dengan menjadi justice collaborator.
