Suara.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus bonus atau tantiem bagi jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) langsung menuai sorotan.
Pengamat politik Rocky Gerung bahkan menyebut langkah ini sebagai tanda dimulainya perombakan besar terhadap pola lama yang selama ini menguntungkan segelintir elite.
Menurut Rocky, penghapusan tantiem adalah simbol perlawanan terhadap “kemewahan” yang dinikmati kelompok tertentu dalam satu dekade terakhir.
Ia tanpa ragu menyinggung pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Rocky Gerung dalam siniar di kanal YouTube pribadinya dikutip Sabtu, 16 Sabtu 2025.
"Terasa memang akhir-akhir ini ada urgensi dan energi dari Presiden Prabowo untuk menghasilkan kebijakan yang sungguh-sungguh bersifat populis," ujar Rocky.
Bagi Rocky, kebijakan tersebut menunjukkan bagaimana Prabowo berani meninggalkan praktik yang di era Jokowi “diservis habis-habisan melalui APBN.”
Langkah ini, katanya, adalah awal untuk menambal kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan itu menunjukkan bahwa APBN memang bolong dan nambal itu tentu bisa minta utang, tetapi utang itu jaminannya apa?" sentilnya.
Warisan Jokowi dan Elite yang Dimanjakan
Rocky menilai kebijakan ini bakal jadi pil pahit bagi sebagian kalangan elite yang selama ini terbiasa mendapat privilese dari negara.
"Dan itu yang kelihatannya akan jadi patokan beliau untuk menghasilkan kebijakan yang bahkan tidak populer bagi segelintir, sebutannya segelintir elite yang sudah terbiasa atau dimanjakan melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam 10 tahun ini," tegas Rocky.
Sinyal Perang dengan Oligarki
Lebih jauh, Rocky membaca langkah Prabowo sebagai sinyal konfrontasi dengan oligarki.
Ia melihat ada keresahan di kalangan pemodal karena arah kebijakan Prabowo dianggap lebih berpihak pada rakyat.
TERPOPULER
