Suara.com - Keputusan Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP membuka babak baru yang penuh tantangan bagi partai banteng.
Langkah ini dianggap membawa konsekuensi strategis, baik pada citra publik maupun dinamika internal PDIP.
Pengamat politik Agung Baskoro menilai, hal pertama yang patut dicermati adalah persepsi masyarakat.
Menurutnya, sosok Hasto yang dikenal keras dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah justru masih dibayangi status hukum yang pernah menyeret namanya.
Kondisi ini, kata dia, berpotensi menimbulkan beban citra bagi partai.
Hal itu disampaikan Agung Jumat, 15 Agustus 2025.
"Penunjukan Hasto di luar dugaan karena kita tahu, Hasto dikenal sebagai figur cukup keras kepada pemerintah dalam konteks bukti beliau masih dianggap tersangkut kasus secara hukum. Sehingga sedikit banyak bisa memberikan persepsi minor terhadap citra PDIP sebagai partai yang punya keberpihakan terhadap korupsi," ujar Agung dikutip Minggu, 17 Agustus 2025.
Selain soal pandangan publik, Agung menilai gesekan internal juga tidak bisa dihindari.
Ia menyebut gaya politik Hasto yang agresif kerap berseberangan dengan faksi-faksi lain di PDIP.
Hal ini bisa memengaruhi soliditas partai di tengah peran baru mereka sebagai oposisi.
"Hasto cenderung nge-gas, sementara faksi lain misalnya mba Puan cenderung nge-rem. Ketika Hasto ditunjuk jadi sekjen, apakah dia bisa menyesuaikan diri atau adaptasi secara politik," tuturnya.
Agung menekankan, kemampuan Hasto menyeimbangkan sikap akan sangat menentukan.
Sebagai kekuatan di luar pemerintahan, PDIP dituntut untuk tetap kritis namun pada saat bersamaan tidak kehilangan ruang mendukung program pemerintah yang pro-rakyat.
"Menimbang peran penyeimbang ini punya konsekuensi logis, politis, PDIP ini harus secara atraktif bisa mengawal sekaligus mendukung program pemerintah tapi tetap kritis dengan program-program tersebut," katanya.
Sementara itu, penunjukan Hasto sendiri disebut sebagai keputusan penuh oleh Ketua Umum PDIP.
TERPOPULER
